Salin Artikel

Pemerintah Diminta Akui Persoalan Papua HAM, Bukan Infrastruktur

Ia meminta pemerintah untuk tidak hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur di Papua, tetapi mengutamakan penyelesaian persoalan ketidakadilan dan HAM.

"Pemerintah harus membuka mata untuk mengakui bahwa persoalan utama di Papua bagi orang Papua adalah persoalan keadilan dan persoalan HAM," kata Usman saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/8/2019).

Usman yakin, pemerintah memiliki agenda tersendiri dengan menggalakkan pembangunan infrastruktur di Papua.

Namun, sebenarnya hal itu bukan menjadi persoalan mendasar yang terjadi di sana.

Usman meminta Presiden Joko Widodo untuk memberi perhatian khusus pada masalah keadilan dan HAM masyarakat Papua, seperti besarnya perhatian yang diberikan Jokowi saat melakukan pembangunan infrastruktur.

Dalam hal pembangunan infrastruktur, Jokowi dan pemerintahannya memberikan alokasi dana yang cukup besar.

Jokowi pun berkali-kali melakukan kunjungan ke Papua dalam rangka pembangunan.

Hal itu, juga diharapkan dilakukan Jokowi untuk menyelesaikan persoalan keadilan dan HAM warga Papua.

"Perhatian semacam itu dibutuhkan untuk persoalan-persoalan yang sekarang ini diangkat oleh orang Papua, yaitu rasisme, diskriminasi, dan pelanggaran HAM," kata Usman.

Seperti diberitakan sebelumnya, aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti Manokwari, Jayapura dan Sorong, Senin (19/8/2019).

Sementara, situasi di Manokwari, Sorong, dan Jayapura, menurut Polri, sudah kondusif dan kegiatan masyarakat sudah mulai berjalan normal, pada Rabu hari ini.

Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari dugaan perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, dalam beberapa waktu terakhir.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/21/15540451/pemerintah-diminta-akui-persoalan-papua-ham-bukan-infrastruktur

Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke