Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tetap Merapat ke Jokowi Meski Tak Masuk Kabinet

Kompas.com - 15/08/2019, 12:31 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Assegaf mengatakan, dukungan partai Demokrat kepada pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf bukan untuk mengincar kursi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

Ia mengatakan, meskipun kader Demokrat tak masuk dalam kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf, Demokrat tetap bersama pemerintah.

"Untuk Demokrat saya kira bukan masalah menteri atau tidak menteri. Tapi ketika kita sudah menyatakan kita bersama pemerintah, apapun keputusan pemerintah akan kita hargai, khususnya presiden Jokowi selaku presiden terpilih ya, hak prerogatif presiden," kata Nurhayati saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Dukungan Demokrat ke Jokowi Bisa Bertepuk Sebelah Tangan, Ini Kode Kerasnya

Nurhayati mengaku tak bisa memastikan apakah kadernya akan masuk dalam Kabinet Kerja Jilid II. Menurut dia, hal itu adalah keputusan presiden.

Ia menegaskan, selama ini partainya tidak menyodorkan nama-nama kader sebagai calon menteri kepada Jokowi.

"Jadi kita bukan masalah kita dapet atau tidak dapet kursi, selama ini Demokrat tidak pernah menyodor-nyodorkan menteri juga," ujarnya.

Baca juga: Demokrat Dukung Jokowi, Koalisi Dinilai Khawatir Permulus Jalan AHY untuk 2024

Terkait dengan sikap presiden Jokowi yang akan mengumumkan kabinetnya dalam waktu dekat, Nurhayati menilai, setiap presiden memiliki karakter sendiri.

Ia yakin Jokowi telah mendiskusikan hal tersebut dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Saya yakin bahwa partai koalisi dan lain sebagainya itu pasti juga sering bertemu beliau, ini gaya yang masing-masing presiden punya, gaya tersendiri dan itu kita hargai," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, penyusunan nama-nama menteri untuk kabinet periode kedua sudah selesai.

Baca juga: Sejumlah Respons terhadap Demokrat yang Kini Dukung Jokowi

Pengumuman soal kabinet akan diumumkan secepatnya.

"Bisa Agustus atau bisa juga Oktober saat pelantikan," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8/2019), dalam pertemuan dan makan siang dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa.

Jokowi juga mengungkap ada calon menteri yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan di bawah 30 tahun.

Baca juga: PKS Sarankan Demokrat Tanya Akar Rumput Sebelum Gabung ke Jokowi

Selain itu, Jokowi menyatakan komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi.

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.

Kompas TV Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman melaporkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah PSI DKI Jakarta, Rian Ernest ke Polda Metro Jaya Kamis (18/7/2019) pagi. Rian Ernest dilaporkan karena menyebut adanya dugaan politik uang dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta. Dalam pelaporan Rian Ernest diduga telah memberikan pernyataan berita bohong mengenai adanya politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Taufik menilai Rian Ernest menghina DPRD DKI Jakarta dan Panitia Khusus Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kami kutip dari laman detik.com pernyataan Rian Ernest soal rumor politik uang pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. PSI Jakarta menilai bahwa proses pemilihan wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan ini sangat rawan timbulnya politik transaksional di belakang layar. Hingga terdengar kabar bahwa ada serangkaian persekongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu. #RianErnest #DPRDDKIJakarta #WagubDKIJakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com