Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

GKR Hemas: Amandemen UUD 1945 Dibutuhkan untuk Fungsi DPD yang Lebih Baik

Kompas.com - 09/08/2019, 18:21 WIB
Anissa DW,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota MPR RI Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas berpendapat, amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dibutuhkan agar DPD bisa memiliki fungsi dan kewenangan lebih baik.

Pasalnya, menurut GKR Hemas, hingga kini fungsi dan kewenangannya DPD masih sangat terbatas. Untuk itu, para anggota DPD dituntut lebih kreatif agar bisa memperjuangkan aspirasi daerah perwakilannya dengan optimal.

Sayangnya, untuk melakukan amandemen konstitusi tidaklah mudah. Dibutuhkan dukungan dan kekuatan politik agar perubahaan UUD 1945 bisa dilaksanakan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com (9/8/2019), GKR Hemas bercerita, pada 2007 lalu, amandemen UUD 1945 hampir dilakukan dan sudah mendapat dukungan dari 238 anggota MPR.

Baca juga: MPR Rekomendasikan Amandemen UUD Dilakukan pada Periode Mendatang

“Sayangnya, di tengah jalan mereka yang semula setuju terhadap amandemen mencabut dukungan, sehingga perubahan UUD yang sudah di depan mata pun gagal dengan sendirinya,” imbuh dia.

Bincang buku

Pendapat tersebut dikemukakan GKR Hemas, saat acara Bicara Buku bersama wakil rakyat di Gedung DPD Provinsi D.I. Yogyakarta. Acara kali itu membahas buku bertajuk GKR Hemas Ratu Di Hati Rakyat.

Buku yang ditulis selama lebih dari satu tahun tersebut merupakan buku perjalanan hidup GKR Hemas. Khususnya, menceritakan pasang surut kiprah Ratu Yogyakarta, itu di ranah politik.

Tak hanya itu, buku tersebut juga menceritakan masa-masa perkenalan GKR Hemas dengan Sultan Hamengku Buwono X.

Baca juga: Mengingat Lopa yang Tidak Terlupa

Kepala Biro Hubungan Masyarakat MPR RI Siti Fauziah mengatakan, dirinya sudah mengenal sosok GKR Hemas sejak lama. Di matanya, GKR Hemas merupakan sosok santun dan inspiratif bagi kaum perempuan Indonesia.

Karena sosoknya yang menginspirasi itu, MPR menyambut baik kerjasama penyelenggaraan acara bicara buku tersebut. Terlebih, MPR sering mengulas buku-buku yang bisa memberikan tuntunan bagi masyarakat.

“Buku berjudul GKR Hemas merupakan salah satunya. Buku ini sangat inspiratif dan perlu diperkenalkan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com