Istana: Kalau Dikit-dikit Klaim Ganti Rugi, Berat Negara Menanggungnya

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menolak jika pemerintah diminta ikut bertanggung jawab dalam ganti rugi pemadaman listrik massal di sebagian besar wilayah Jawa dan Bali.

Ia menilai, anggaran negara akan terbebani jika pemerintah ikut membayar ganti rugi.

"Kalau dikit-dikit nanti publik klaim, dikit-dikit publik klaim, nanti berat negara menanggungnya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Tak Adil Ganti Rugi Pemadaman Listrik PLN Pangkas Gaji Karyawan

Moeldoko menilai, PLN-lah yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada jutaan warga yang listriknya padam.

Namun, terkait sumber dana, Moeldoko menyerahkan sepenuhnya kepada perusahaan pelat merah itu.

Moeldoko khawatir jika pemerintah ikut memberikan ganti rugi, hal itu akan menjadi preseden ke depan.

Jika ada pelayanan publik yang terkendala, dikhawatirkan pemerintah langsung dituntut ganti rugi oleh warga.

"Banyak hal bisa memengaruhi fungsi sesuatu. Contoh kereta api pengaruhnya bisa dari berbagai hal," kata dia.

Moeldoko mengatakan, tugas pemerintah yang paling utama saat ini ialah memastikan BUMN berbenah setelah pemadaman listrik massal. Jangan sampai, kata dia, kejadian serupa terulang.

"Nah yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana cara memitigasi tadi. Ini risikonya akan terjadi ini, bagaimana cara mengatasinya sehingga setiap kejadian bisa mendapatkan solusi," kata mantan Panglima TNI ini.

Baca juga: Soal Wacana Potong Gaji Karyawan PLN, Pemerintah Dinilai Juga Harus Ikut Tanggung Jawab

Peristiwa blackout atau listrik padam serentak di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, Minggu (4/8/2019), menyebabkan PT PLN merugi hingga Rp 839,88 miliar.

Kerugian itu akibat kompensasi yang harus dibayarkan PLN terhadap 21,9 juta pelanggan yang terdampak gangguan.

Untuk menutup kerugian itu, ada wacana penghematan di internal PLN. Penghematan itu berupa pemotongan gaji karyawan dan direksi.

Langkah ini dipilih karena PLN tidak mungkin mengandalkan kucuran dana APBN dari pemerintah untuk mengatasinya. Hal ini dikatakan Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Rahardjo Abumanan.

“Enak saja kalau dari APBN ditangkap, enggak boleh. Makanya harus hemat lagi, gaji pegawai dikurangi,” kata Djoko seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Selasa (6/8/2019).