Hingga 20 Oktober 2019, Jokowi Larang Menterinya Lakukan Ini...

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo melarang menterinya membuat kebijakan strategis sampai pemerintahan berakhir pada Oktober.

Presiden Jokowi juga melarang para pembantunya untuk melakukan perombakan pejabat di kementerian/lembaga yang dipimpinnya.

Larangan itu disampaikan Jokowi saat sidang kabinet paripurna yang dihadiri seluruh menteri dan kepala lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/8/2019).

"Iya memang. Sampai Oktober (2019) memang ada arahan seperti itu waktu sidang kabinet," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"Para menteri diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu. Dua hal itu," kata dia.

Baca juga: 4 Tahun Jokowi-JK dan Bongkar Pasang Kabinet Kerja

Menurut Moeldoko, larangan ini dikeluarkan Presiden karena sebentar lagi masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan berakhir.

Jokowi akan melanjutkan pemerintahan bersama Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2019.

Oleh sebab itu, lanjut Moeldoko, Presiden Jokowi tidak ingin ada sesuatu yang berpotensi menimbulkan kegaduhan sehingga akan menambah beban kerja ke depan.

"Ya ini kan saat-saat kritis ya. (Pemerintahan) relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depan. Itu aja sebenarnya," kata dia.