Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/10/2018, 14:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama empat tahun menjalankan pemerintahannya, Presiden Joko Widodo terhitung telah empat kali melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Berbagai alasan menjadi penyebab dilakukannya perombakan kabinet. Di antaranya untuk mempercepat pencapaian target kerja, adanya menteri yang tersangkut kasus hukum, hingga politis.

Berikut daftar perombakan yang dilakukan Jokowi sejak tahun 2015 hingga 2018 menjelang berakhirnya masa pemerintahan.

Reshuffle Jilid 1

Reshuffle pertama dilakukan saat pemerintahan Jokowi-JK berjalan 10 bulan, tepatnya pada Rabu, 12 Agustus 2015.

Saat itu, terdapat 4 posisi menteri dan jabatan lain di kabinet yang mengalami perubahan.

Baca juga: Pasca-Reshuffle, Ini Empat Hal yang Harus Dilakukan Jokowi...

  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Darmin Nasution didapuk sebagai Menko Bidang Perekonomian yang sebelumnya dipegang oleh Sofyan Djalil.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Sofyan Djalil, yang sebelumnya menjabat Menko Bidang Perekonomian, diberi tanggung jawab baru sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago.

Baca juga: Melihat 4 Reshuffle Kabinet Pemerintahan Jokowi–JK...

Sejumlah Menteri kabinet kerja saat hadir dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 72.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Sejumlah Menteri kabinet kerja saat hadir dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 72.

  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya

Posisi Menko Bidang Kemaritiman yang sebelumnya dijabat oleh Indroyono Susilo digantikan oleh Rizal Ramli.

  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM

Presiden melantik Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Polhukam, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Sebelum diganti, Tedjo pernah mengeluarkan pernyataan yang mendapat kecaman publik.

Ia pernah menyebut publik yang mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai rakyat tak jelas.

Sementara itu, sebelum menjadi Menko Polhukam, Luhut menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Jabatan ini kemudian diisi oleh Teten Masduki.

  • Menteri Perdagangan

Jokowi mencopot Rachmat Gobel dari posisi Menteri Perdagangan dan menggantikannya dengan Thomas Lembong.

  • Sekretaris Kabinet

Presiden mengangkat Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto.

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, dan Menseskab Pramono Anung mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid 2, di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Presiden mengumumkan 12 nama menteri dan Kepala BKPM.TRIBUN NEWS / HERUDIN Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, dan Menseskab Pramono Anung mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid 2, di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Presiden mengumumkan 12 nama menteri dan Kepala BKPM.

Reshuffle Jilid 2

Pada 27 Juli 2016, Presiden Jokowi kembali melakukan perombakan kabinet. Ada pergantian pada posisi 13 menteri dan satu badan.

  • Menteri Perhubungan

Ignasius Jonan dicopot dari jabatannya, dan posisi Menhub digantikan oleh Budi Karya Sumadi. Jonan sebelumnya sempat berbeda pandangan dengan Jokowi soal proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Di saat Jokowi sudah meresmikan proyek tersebut, Jonan malah belum menerbitkan izin pembangunan proyek tersebut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Belum lama menjabat sebagai Menteri PPN, Sofyan Djalil digantikan oleh Bambang Brodjonegoro yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Baca juga: Reshuffle Jilid 2 Memperkuat Sistem Presidensial, tetapi...

  • Menteri Keuangan

Posisi Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan digantikan oleh Sri Mulyani Indrawati hingga saat ini.

  • Menteri Agraria dan Tata Ruang

Sofyan Djalil yang sebelumnya Menteri PPN dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang menggantikan Ferry Mursidan Baldan.

  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Menteri ESDM Sudirman Said digantikan oleh Archandra Tahar. Sebelumnya, Sudirman sempat mengungkap skandal "Papa Minta Saham". Skandal tersebut melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto yang meminta sebagian saham PT Freeport Indonesia saat bernegosiasi

  • Menteri Perindustrian

Posisi Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian digantikan oleh Airlangga Hartarto. Airlangga masuk dalam jajaran kabinet lantaran Golkar telah resmi menyatakan dukungan kepada pemerintahan Jokowi.

  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mendikbud yang sebelumnya dijabat oleh Anies Baswedan digantikan oleh Prof. Muhajir.

  • Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Jokowi mempercayakan Eko Putro Sanjojo menjadi Menteri Desa dan PDTT menggantikan Marwan Jafar.

  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi

Posisi Yuddy Chrisnadi sebagai Menteri PAN-RB digantikan oleh Asman Abnur. Sebelum dicopot, Yuddy sempat menjadi sorotan publik lantaran pergi mudik menggunakan mobil dinas. Padahal sebelumnya Yuddy sempat mengimbau agar mobil dinas tak digunakan mudik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: Presiden Diminta Reshuffle Menteri yang Maju Jadi Caleg

  • Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dipindahtugaskan menjadi Menko Kemaritiman dan posisinya sebagai Menko Polhukam digantikan oleh Wiranto.

  • Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya

Posisi Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

  • Menteri Perdagangan

Enggartiasto Lukita diberikan amanat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Thomas Lembong yang dirotasi menjadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

  • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Thomas Lembong menjabat Kepala BKPM menggantikan Franky Sibarani yang ketika itu ditugaskan sebagai Wakil Menteri Perindustrian.

  • Wakil Menteri Perindustrian

Franky Sibarani menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian berdasarkan keputusan Presiden.

Reshuffle Jilid 3

Jokowi merombak posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lantaran pengangkatan Arcandra Tahar menuai polemik. Kewarganegaraan Arcandra dipermasalahkan karena ia memegang paspor Amerika Serikat.

Baca juga: Pelantikan Jonan-Arcandra nan Senyap dan Mendadak...

Belakangan, setelah melakukan analisis, pemerintah memutuskan bahwa Arcandra berstatus warga negara Indonesia. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM tanggal 1 September 2016.

Arcandra pun ditugaslan menjadi Wakil Menteri ESDM. Sementara itu posisi Menteri ESDM dijabat Ignasius Jonan pada 14 Oktober 2016.

Dalam nomenklatur sebelumnya, sebenarnya tidak ada posisi wakil Menteri ESDM. Namun posisi ini mendadak muncul.

Gubernur terpilih Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa seusai menjadi pembicara dalam Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) bagi mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Senin (13/8/2018).KOMPAS.com/Andi Hartik Gubernur terpilih Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa seusai menjadi pembicara dalam Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) bagi mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Senin (13/8/2018).

Reshuffle Jilid 4

Reshuffle ketiga dilakukan Jokowi pada 17 Januari 2018. Hanya satu kementerian yang mengalami perubahan ditambah dengan beberapa lembaga pemerintahan non-struktural yakni:

  • Menteri Sosial

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengundurkan diri karena mengikuti Pilkada Jawa Timur. Posisinya digantikan oleh Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

  • Kepala Staf kepresidenan

Posisi Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan digantikan oleh Moeldoko. Teten ditugaskan sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden.

Baca juga: PAN Tak Dukung Pemerintah, Pergantian Asman Abnur Dinilai Sesuai Etika Demokrasi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman AbnurFabian Januarius Kuwado Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur

Reshuffle Jilid 5

Reshuffle berikutnya dilakukan pada 15 Agustus 2018. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, digantikan oleh Syafruddin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Polri.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, pergantian Asman didasarkan atas partai asal Asman, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), yang memutuskan berada di luar pemerintahan alias oposisi.

Diketahui, PAN memilih mendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Jadi, keputusan ini konsekuensi dari dinamika politik perkoalisian. Sekali lagi, jadi ini soal koalisi," ujar Pratikno saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018) pagi.


Reshuffle Jilid 6

Posisi Menteri Sosial yang semula dijabat Idrus Marham berganti ke kader Golkar lainnya, Agus Gumiwang Kartasasmita. Idrus mengundurkan diri karena tersangkut kasus korupsi PLTU Riau-1.

Jokowi melantik Agus pada 24 Agustus 2018 di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Orangtua Bharada E Hadiri Sidang Duplik Anaknya di PN Jaksel

Nasional
Pengacara Bharada E: Maaf Jika Pertanyaan “Apakah Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?” Ganggu JPU

Pengacara Bharada E: Maaf Jika Pertanyaan “Apakah Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?” Ganggu JPU

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Janji yang Dibisikkan ke Lukas Enembe Hanya Diketahui Firli Bahuri

Wakil Ketua KPK Sebut Janji yang Dibisikkan ke Lukas Enembe Hanya Diketahui Firli Bahuri

Nasional
Pengacara Nilai Jaksa Keji karena Sebut Klaim Kekerasan Putri Candrawathi Hanya Khayalan

Pengacara Nilai Jaksa Keji karena Sebut Klaim Kekerasan Putri Candrawathi Hanya Khayalan

Nasional
MUI Persilakan Ijtima Ulama PKB untuk Politik Praktis

MUI Persilakan Ijtima Ulama PKB untuk Politik Praktis

Nasional
Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Ditiadakan Setelah Pilgub Dihapus pada 2024

Nasional
Dilaporkan ke Polisi, Perubahan Isi Putusan MK Diharapkan Dapat Terkuak

Dilaporkan ke Polisi, Perubahan Isi Putusan MK Diharapkan Dapat Terkuak

Nasional
Ketua MUI DKI Relawan Anies, Cholil Nafis: Hak Politik Pribadi

Ketua MUI DKI Relawan Anies, Cholil Nafis: Hak Politik Pribadi

Nasional
MUI Larang Takmir Masjid Undang Penceramah yang Punya Interes Politik Praktis

MUI Larang Takmir Masjid Undang Penceramah yang Punya Interes Politik Praktis

Nasional
Wajah Politik, Bibir Senyum Hati Bicara

Wajah Politik, Bibir Senyum Hati Bicara

Nasional
Kunjungan Kerja di Bali, Jokowi Mampir ke Taman Bung Karno di Buleleng

Kunjungan Kerja di Bali, Jokowi Mampir ke Taman Bung Karno di Buleleng

Nasional
Kubu Putri Candrawathi Tuding JPU Berimajinasi Susun Konstruksi Kasus Brigadir J

Kubu Putri Candrawathi Tuding JPU Berimajinasi Susun Konstruksi Kasus Brigadir J

Nasional
PKS Tak Khawatir Koalisi Perubahan Gagal, Yakin Anies Jadi Daya Tarik

PKS Tak Khawatir Koalisi Perubahan Gagal, Yakin Anies Jadi Daya Tarik

Nasional
Pemerintah Akan Pangkas Bandara Internasional di RI Jadi 15

Pemerintah Akan Pangkas Bandara Internasional di RI Jadi 15

Nasional
Surya Paloh Datangi Golkar, PPP: Saling Berkunjung Bukan Sebuah Ketakutan

Surya Paloh Datangi Golkar, PPP: Saling Berkunjung Bukan Sebuah Ketakutan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.