Ketua DPR: Permintaan Tarik TNI/Polri dari Nduga Harus Dibahas Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, permintaan Bupati Nduga Yairus Gwijangge agar TNI/Polri menarik personelnya dari Kabupaten Nduga, Papua, harus dibahas oleh seluruh pemangku kepentingan.

Permintaan tersebut disampaikan Bupati Nduga Yairus Gwijangge dan jajaran pemerintah kabupaten saat bertemu Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

"Masalah keamanan ini memang memerlukan pembicaraan lebih lanjut. Semua stakeholder harus duduk bersama lagi. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan unsur-unsur keamanan, apakah keamanan di sana harus dipertahankan atau perlu dikurangi tensinya," ujar Bambang.

Baca juga: Bupati Nduga Minta TNI/Polri Ditarik dari Wilayahnya, Ini Tanggapan Polri

Menurut Bambang, ia akan meminta Komisi I segera membahas permintaan tersebut dan melakukan evaliasi bersama Panglima TNI.

Bambang juga mendorong Komisi III untuk menggelar rapat dengan Kapolri untuk membicarakan mengenai urgensi penambahan pasukan di Kabupaten Nduga.

"Barangkali yang dibutuhkan sekarang adalah kerja sama, yang dibutuhkan sekarang adalah kerja sama para pihak untuk menjaga wilayah kita," kata Bambang.

"Yang paling penting bagi kami di DPR dan pemerintah dan bagi kita semua, tidak boleh ada tanah sejengkal pun dari NKRI tercerabut. Tidak boleh ada sejengkal tanah kita yang hilang dari NKRI," tutur dia.

Dalam pertemuan itu, Bupati Nduga Yairus Gwijangge meminta pemerintah segera menarik aparat TNI/Polri menyusul operasi militer yang terjadi pada awal Desember 2018. 

Operasi itu digelar untuk mengejar sejumlah tersangka pembunuh pekerja proyek Trans-Papua. Para tersangka diduga anggota Organisasi Papua Merdeka.

"Masyarakat Nduga itu tidak hidup tenang, mereka masih berada di hutan-hutan. Mereka juga sudah mengungsi ke beberapa kabupaten tetangga dan sekitar 11 distrik itu sudah dikosongkan sehingga kami dengan harapan penuh meminta kepada bapak Presiden melalui Ketua DPR RI bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah," ujar Yairus.

Baca juga: Sekda: Warga Nduga di Pengungsian Butuh Tempat Tinggal

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nduga, Namia Gwijangge, menuturkan bahwa masyarakat Nduga umumnya mengalami trauma yang berkepanjangan sejak peristiwa Mapenduma tahun 1996.

Saat itu, Kopassus yang dipimpin Brigjen Prabowo Subianto melakukan operasi militer pembebasan sandera Tim Ekspedisi Lorentz ‘95.

Namia mendengar kabar dari berita di media massa yang menyebut pengiriman pasukan TNI/Polri bertujuan menjaga proyek pembangunan jalan pemerintah pusat.

Namun, aparat TNI/Polri justru masuk ke kampung-kampung, bahkan rumah penduduk, karena proyek pembangunan jalan terhenti.

"Sementara pembangunan jembatan maupun jalannya ini belum jalan, tetapi anggota TNI Polri yang dikirim ke sana itu bukan menjaga pembangunan jalan tetapi masuk ke kampung-kampung masyarakat di sana, di rumah-rumah masyarakat di sana," kata Namia.

"Trauma ini berkepanjangan dari peristiwa 1996 yang terjadi di Mapenduma. Trauma itu terus terbawa sampai dengan sekarang. Seperti itu sehingga persoalan ini, dalam waktu singkat mau diselesaikan sangat susah," ucap dia.