Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: TNI Bukan Organisasi Bayaran

Kompas.com - 29/07/2019, 13:40 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu mengatakan, TNI adalah tentara rakyat yang mengayomi seluruh bangsa Indonesia.

Ia menegaskan, TNI bukan organisasi bayaran, tetapi organisasi yang terikat sumpah untuk menjaga ideologi Pancasila.

"Kita bukan organisasi bayaran, dan kita bukan organisasi yang dibentuk karena kepentingan tertentu, tetapi kita adalah organisasi yang terikat sumpah untuk menjaga ideologi negara Pancasila sesuai marga kedua sapta marga," Ryamizard dalam acara 'Silaturahmi Purnawirawan TNI, di Gedung Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/7/2019). 

Baca juga: Ini Peran Islam, Kebangsaan, TNI/Polri untuk Indonesia

Ryamizard juga mengatakan, sejak terbentuk, TNI harus berdiri di atas semua golongan apapun. Menurut dia, politik TNI adalah politik negara, sehingga TNI tidak boleh sedikit pun memiliki ambisi politik.

Ryamizard melanjutkan, seluruh TNI purnawirawan memang punya hak politik. Namun, ia mengimbau agar seluruh purnawirawan tetap berpegang pada ideologi Pancasila dan UUD 1945.

"Memang purnawirawan adalah hak politiknya, tetapi tidak kemana-mana, tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 Sapta marganya tetap," pungkasnya.

Kompas TV Menteri Pertahanan,Ryamizard Ryacudu, bertemu dengan presidium PA 212. Dalam acara halalbihalal ini, Ryamizard menyampaikan, agar masyarakat tidak lagi terpecah belah, karena membela salah satu kubu paslon dalam Pilpres.<br /> Ryamizard mengajak masyarakat, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk itu, setiap warga diharapakan, tidak membawa identitas pendukung paslon 01 atau 02 lagi karena momen pemilu pun telah usai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com