Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Sebut Belum Ada Wadah Pengganti TKN

Kompas.com - 27/07/2019, 18:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan hingga saat ini belum ada wadah lain yang dibentuk sebagai pengganti Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kami belum berpikir ke sana (membentuk badan pengganti TKN). Tapi intinya kan koordinasi dan komunikasi. Dengan kemajuan teknologi kami bisa melakukan rapat-rapat dengan menggunakan komunikasi yang lebih baik," kata mantan Sekretaris TKN itu usai menghadiri acara Konferda PDI-P ke V wilayah Jawa Barat, di Hotel Asrilia, Bandung, Sabtu (27/7/2019).

Hasto menambahkan komunikasi antarpartai yang sempat tergabung dalam TKN akan terus berjalan.

Baca juga: Usai Pembubaran TKN, Sekjen Parpol Bertemu Bahas Menteri di Kabinet Jokowi-Maruf

Adapun pertemuan kemarin usai pembubaran TKN di antara para Sekjen untuk menentukan mekanisme penyampaian kebijakan Presiden ke depan kepada seluruh ketua umum partai.

Nantinya, bentuk forum penyampaian kebijakan Presiden Jokowi kepada seluruh ketua umum partai akan disampaikan lenih lanjut.

"Pertemuan para sekjen kemarin kami menyepakati agenda penting dan strategis. Seluruh sekjen bertanggung jawab dalam menjabarkan kebijakan presiden bersama para ketum," papar Hasto.

Baca juga: Dalam Acara Pembubaran TKN, Jokowi Sebut Kriteria Calon Menteri

"Tapi intinya dengan adanya semacam forum komunikasi di antara para sekjen, tugas dalam menjabarkan kebijakan akan dapat dijalankan dan membangun koordinasi yang lebih baik, guna mengawal pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin lebih baik dari sebelumnya," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi membubarkan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf (TKN).

"Ya intinya tadi pembubaran TKN. Kemudian evaluasi-evaluasi. Intinya semuanya baik," ucap Jokowi di Restoran Seribu Rasa, Jakarta.

Dia pun mengucapkan terimakasih atas kerjasama selama ini.

Baca juga: Bubarkan TKN, Jokowi Ucapkan Terima Kasih

eskipun dibubarkan, masih kata dia, TKN dalam konteks lparpol akan terus ketemu. Baik itu dengan Sekjen dan Ketum-ketum.

"Ya tentu ucapan terimakasih. Karena kerja keras pagi, siang, malam. Dari TKN dalam memanajemen kegiatan hampir 1 tahun. Dan berkat kerja keras pagi, siang, malam, ya kita kerja sama-sama, gotong royong," ungkap Jokowi.

"Hanya memang kita ini kan mengatur kapan ketemunya. Kalau sudah sangat urgen ya, 5 menit saja kita telepon-teleponan, sudah kumpul kok," sambung dia.

Kompas TV Presiden terpilih Joko Widodo telah resmi membubarkan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma&rsquo;ruf dalam pertemuan di sebuah restoran di Jakarta Pusat, Jumat (26/7) sore.<br /> <br /> Pertemuan yang berisi pembubaran tim kampanye nasional Jokowi-Ma&rsquo;ruf dimulai pada Jumat sore, berakhir pada pukul 18.30 WIB. Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan acara ini juga membahas evaluasi kinerja TKN. Bagaimana nasib koalisi pasca-tkn dibubarkan? Lalu akan seperti apa komposisi koalisi &quot;plu-plus&quot; jika nanti jadi dibentuk? Kita bahas bersama mantan Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma&#39;ruf Usmas Kansong, serta Pakar Komunikasi Politik Lely Arrianie.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com