Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf: Sepanjang Sejarah, Belum Pernah Ketua Umum MUI jadi Wapres

Kompas.com - 27/07/2019, 17:25 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin bersyukur Presiden Joko Widodo memilih dirinya menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

"Kita bersyukur bahwa Pak Jokowi sebagai calon presiden mengajak saya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sebagai calon wakil presiden," ujar Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam acara milad ke-44 MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (27/7/2019).

Menurut Ma'ruf hal tersebut patut disyukuri. Sebab, sepanjang sejarah belum pernah ada Ketua Umum MUI yang menjadi wakil presiden.

"Ini harus kita syukuri karena sepanjang sejarah belum pernah Ketua Umum MUI jadi wakil presiden," kata Ma'ruf.

Baca juga: Kelakar Maruf Amin, Terpaksa Jadi Wakil Presiden Gantikan Jusuf Kalla

Ma'ruf pun sempat berkelakar mengenai posisinya sebagai calon wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

Ia mengatakan bahwa dirinya terpaksa menggantikan posisi Jusuf Kalla sebagai wakil Presiden.

Seperti diketahui, sebelum Pilpres 2019, muncul kabar Jusuf Kalla akan kembali maju mendampingi Presiden Joko Widodo.

Bahkan Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya berpasangan kembali dengan Jusuf Kalla pada periode kedua mendatang. Hal itu diungkapkan Jokowi saat pidato di acara silaturahim dengan ulama di Rinra Hotel, Kota Makassar, Sabtu (22/12/2018) sore.

Baca juga: Wapres Kalla Beri Tumpeng ke Maruf Amin: Ini Praserah Terima Jabatan...

Namun keinginan itu terganjal peraturan dalam UUD 1945. Masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur pada Pasal 7 UUD 1945.

Meski pasal itu sempat diuji beberapa kali di Mahkamah Konstitusi (MK), namun hingga saat ini tafsir pasal itu masih tetap sama, yakni baik presiden dan wakil presiden sama-sama hanya diperbolehkan menjabat selama dua periode.

"Sebenarnya Beliau (Jusuf Kalla) mestinya yang jadi wakil presiden tapi karena tidak boleh maka akhirnya terpaksa saya yang jadi wakil presiden," ujar Ma'ruf di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (27/7/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com