Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kalau Pemda Persulit Investasi, Jadinya Inflasi

Kompas.com - 25/07/2019, 19:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah (Pemda) daerah tak mempersulit investasi yang masuk. Sebab, hal tersebut akan menyebabkan tingginya inflasi.

"Begitu bapak persulit investasi dan perdagangan di daerah, juga menyebabkan inflasi. Kalau di daerah stok gula kurang itu suatu indikator akan terjadinya kelangkaan dan akan terjadi inflasi," ujar Kalla dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengendali inflasi di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Kalla menambahkan, minimnya investasi menyebabkan minimnya stok barang konsumsi. Dengan demikian inflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak dibandingkan dengan stok barang konsumsi.

Baca juga: Punya Potensi Kuat, Jabar Raih Penghargaan di Sektor Investasi

Wapres pun meminta para kepala daerah menjaga jalur distribusi barang konsumsi agar stoknya mencukupi sehingga harganya stabil.

Jika itu tidak dilakukan, Pemda harus bersiap menghadapi inflasi lantaran stok barang lebih sedikit dari uang yang beredar.

Kalla pun mengatakan semua pihak wajib bersyukur karena selama ini inflasi di Indonesia terkendali. Menurut Kalla, inflasi di Indonesia masih dalam taraf aman bagi pengusaha dan konsumen.

Baca juga: Mau Investasi Reksa Dana Syariah? Ini Ragam Pilihannya di E-Commerce

"Kita bersyukur saat ini, saya katakan tadi, inflasi tidak semua jelek, inflasi baik selama dia ringan. Inflasi ringan. Sekali lagi tanpa inflasi, (kalau) deflasi (bahaya). Jadi harus dijaga keseimbangan seperti itu," ujar Kalla.

"Jadi tugas disini, Gubernur Bank Indonesia merumuskan uang keluar, tingkat bunga. Pemerintah menstabilkan defisit dan juga pembangunannya agar terjadi produktivitas. Daerah menstabilkan dengan jaga dan mengurusi konsumsi," lanjut Kalla.

Kompas TV Kunjungan putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, menghasilkan janji investasi sebesar Rp 136 triliun rupiah, tapi sebagian baru sebatas komitmen. Penandatanganan dilakukan dalam pertemuan bilateral yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ada 12 nota kesepahaman MoU yang diteken. Sembilan merupakan kerja sama antar pemerintah, sisanya adalah kerja sama antar usaha atau bisnis-to-bisnis. Tiga kerja sama b-to-b ini sudah disepakat, sisanya akan terealisasikan dalam kesepakatan yang lebih detil antar 2 pihak. Indonesia melihat potensi besar di perjanjian ini karena Uni Emirat Arab punya cadangan dana besar untuk diinvestasikan. #UniEmiratArab #AbuDhabi #IndonesiaArabSaudi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com