Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membaca Peta Politik dari Pertemuan Megawati-Prabowo dan Manuver Koalisi Jokowi...

Kompas.com - 25/07/2019, 12:02 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pertemuan para tokoh politik sejak awal pekan hingga Rabu (24/7/2019) kemarin, memunculkan berbagai spekulasi mengenai dinamika koalisi dan konstelasi politik jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Oktober 2019.

Pada Selasa (23/7/2019), para ketua umum partai politik koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin menggelar pertemuan. Namun, pertemuan ini tak dihadiri oleh pimpinan PDI Perjuangan.

Sementara, pada Rabu kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan pertemuan sekaligus santap siang.

Di tempat yang berbeda pada hari yang sama, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pasca bertemu Anies, Surya Paloh melontarkan wacana soal Pilpres 2024.

Baca juga: Cerita Megawati, Prabowo, dan Nasi Goreng...

Apakah dinamika yang terjadi selama beberapa hari ini menunjukkan adanya perpecahan dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin?

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati menilai, manuver para petinggi parpol tak akan serta merta mengubah konstelasi koalisi.

“Itu bukan (perpecahan koalisi), karena sudah tutup buku lah istilahnya. Jadi tidak ada istilah pecah kongsi dan seterusnya. Ini lembar baru, momentum baru. Ini arena baru yang kemudian para pemain menyesuaikan diri,” kata Mada saat dihubungi Kompas.com, Rabu (24/7/2019) malam.

Pertemuan para tokoh politik ini, kata dia, bisa jadi menggambarkan adanya pergeseran orientasi kepentingan politik dari yang sebelumnya fokus di pemenangan Pilpres 2019 menjadi kepentingan di arena selanjutnya.

“Jadi ini kemudian menjadi semacam lembaran baru bagi para elite politik untuk melihat dan merancang pengelolaan politik ke depan,” jelas Mada.

“Ke depan itu dalam artian jangka pendek terkait dengan 2019-2024. Periode ke- 2 Pak Jokowi termasuk di situ isu kabinet, isu pengelolaan lembaga legislatif, dan yang jangka panjang untuk Pilpres 2024,” lanjut dia.

Analisa terhadap pertemuan para tokoh politik

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Mada menilai, pertemuan empat ketum parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum Nasdem Surya Paloh, tidak dapat diartikan sebagai perpecahan di internal koalisi.

“Misalnya soal susunan kabinet dan soal struktur di DPR. Siapa kemudian yang akan mendapat jabatan apa di DPR karena itu juga sangat menentukan relasi antara DPR dengan pemerintahan periode ke-2 Jokowi,” ujar dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM ini.

Pasca-pertemuan, Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa mengakui, salah satu yang dibahas dalam pertemuan ini adalah soal komposisi Pimpinan MPR.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com