Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Gerindra Setuju Ada Pertemuan Lanjutan Antara Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 19/07/2019, 14:07 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono sepakat dengan wacana pertemuan lanjutan antara Presiden Joko Widodo dan ketua umumnya, Prabowo Subianto.

Sebab, kata Ferry, pertemuan pertama antara Jokowi dan Prabowi belum membahas yang bersifat program.

"Ya tentu kalau menurut saya pribadi, pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi sebaiknya dilanjutkan. Karena kalau kemarin pertemuan pertama itu masih membahas soal-soal yang bukan sifatnya program atau values," ujar Ferry saat ditemui di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/7/2019).

Baca juga: Prabowo dan Dewan Pembina Gerindra Bahas Kemungkinan Dukung Pemerintah

Ferry berharap dalam pertemuan lanjutan itu Prabowo dapat memberikan gagasan dan program yang dapat diadopsi oleh Pemerintah Jokowi. Selain itu, Prabowo juga dapat menitipkan beberapa hal penting kepada pemerintah.

Namun, ia tak menjelaskan secara spesifik mengenai hal-hal penting yang akan dititipkan Prabowo.

"Bisa ada kemungkinan program-program yang baik yang dari kami yang bisa diadopsi oleh pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian kita juga bisa menyampaikan hal-hal pentinglah yang bisa kita titipkan di pemerintah," kata Ferry.

Baca juga: Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut bahwa akan ada pertemuan lanjutan antara ketua umumnya, Prabowo Subianto, dan Presiden Joko Widodo. Namun Andre tidak menjelaskan secara spesifik mengenai waktu dan tempat pertemuan itu digelar.

Menurut Andre, pertemuan lanjutan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pertemuan pertama Jokowi dan Prabowo pada Sabtu (13/7/2019) lalu.

Ia mengatakan, dalam pertemuan lanjutan itu Prabowo akan memberikan masukan terkait program-program pasangan Prabowo-Sandiaga yang bisa diadopsi oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.

Baca juga: PDI-P Setuju Parpol Pendukung Prabowo-Sandiaga Isi Pimpinan MPR

Misalnya, program untuk menurunkan tarif dasar listrik atau menurunkan harga daging serta kebutuhan pokok lainnya.

Di sisi lain, Andre menegaskan bahwa pertemuan itu tidak akan menjadi ajang bagi keduanya untuk berbagi kekuasaan atau atau jabatan menteri di kabinet.

"Kalau itu (program) diadopsi sama Pak Jokowi kan baik. Kan mengadopsi visi, misi dan program tidak mengharuskan kami masuk dalam kabinet tapi dengan bertemu berdiskusi, ide-ide yang baik dari kami bisa kami sampaikan ke Pak Jokowi," kata Andre.

Kompas TV Sidang lanjutan gugatan sejumlah kader Gerindra ke partai mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda. Hal ini karena ada lima penggugat yang akhirnya mencabut gugatannya. Sidang lanjutan gugatan kader Partai Gerindra seharusnya beragendakan pembacaan replik atau tanggapan dari tergugat, yaitu Partai Gerindra. Kelima kader ini mencabut gugatannya karena beralasan ingin fokus menempuh jalur hukum di Mahkamah Konstitusi. #GerindraDigugat #PrabowoDigugat #Prabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com