PDI-P Setuju Parpol Pendukung Prabowo-Sandiaga Isi Pimpinan MPR

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan mempersilahkan kader partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilu 2019, mengisi kursi pimpinan MPR RI periode mendatang.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, meski demikian, mesti ada musyawarah dan mufakat terlebih dahulu sebelum menuju ke arah sana.

"Ya tentu saja kemungkinan musyawarah mufakat ke sana (kursi pimpinan untuk partai pendukung Prabowo-Sandiaga) terbuka," kata Basarah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Baca juga: Zulkifli: Pemilihan Pimpinan DPR Keras, tapi di MPR Musyawarah Mufakat

Dengan demikian, proses pemilihan pimpinan MPR dilakukan dengan musyawarah mufakat, bukan dengan pemungutan suara.

"Pimpinan-pimpinan partai Politik dan fraksi dapat segera melakukan lobi lobi, musyawarah untuk kemudian nanti Paripurna MPR untuk memilih pimpinan MPR baru dapat dilakukan secara musyawarah mufakat bukan dengan cara voting," pungkas Basarah.

Basarah melanjutkan, pada prinsipnya, formasi pimpinan MPR dapat diwakili oleh semua partai politik di parlemen, tanpa terkecuali. Sehingga, dalam hal itu tidak ada lagi pengelompokan partai berdasarkan arah politiknya.

Misalnya seperti yang terjadi di parlemen setelah Pemilu 2014 selesai, di mana ada keterbelahan yang kuat antara Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sebagai pendukung pemerintah dan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur sebagai oposisi.

"Sehingga tidak ada lagi blok KIK atau blok Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Semua diharapkan melebur dalam komposisi itu. Sehingga pimpinan MPR dapat mewarnai spektrum politik nasional dan mereka bisa menjadi representasi persatuan Indonesia," ujar dia.

Baca juga: MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

Selain itu, PDI Perjuangan juga mendorong lima pimpinan MPR periode 2019-2024 dapat mewakili kekuatan politik di MPR dan DPD RI.

"Harapan saya secara pribadi lima orang kepemimpinan MPR mendatang harus mewakili spektrum kekuatan politik di MPR termasuk dari unsur DPD RI," kata dia.