Jokowi Diminta Fokus Berantas Korupsi pada Periode Kedua Pemerintahannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana menyebut, tantangan Indonesia dalam pemberantasan korupsi semakin berat.

Maka dari itu, ia mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk mengutamakan pemberantasan korupsi pada periode kedua kepemimpinannya.

"Tantangan kita sebagai bangsa akan semakin berat, terutama dalam upaya memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia," ujar Arif dalam konferensi pers terkait calon pimpinan KPK di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Senin (16/7/2019).

Ia merespons pidato Presiden Jokowi dalam acara bertajuk "Visi Indonesia" pada Minggu (14/7/2019) malam.

Baca juga: Beberapa Catatan untuk Pidato Visi Indonesia Jokowi

Arif menyampaikan, dalam pidato itu, Presiden Jokowi tidak menyebut upaya untuk menegakkan hukum untuk memberantas korupsi. 

Apalagi, upaya pemberantasan korupsi dampaknya sangat besar untuk ekonomi bangsa.

"Pemerintahan harusnya memiliki komitmen kuat dalam memberantas korupsi. Namun, dari visi yang Presiden Jokowi sampaikan, tidak ada satu pun kata untuk memberantas korupsi," papar dia. 

Arief juga meminta, pemerintahan Jokowi saat ini fokus memilih calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

Presiden diharapkan mampu menelusuri rekam jejak capim KPK agar lima pimpinan yang dipilih mampu memberantas korupsi lebih baik.

Sebelumnya, Dalam acara Visi Indonesia, Joko Widodo berpidato untuk pertama kalinya sebagai presiden Indonesia terpilih 2019-2024. Tak hanya Jokowi, Ma'ruf Amin juga turut berpidato di acara tersebut.

Baca juga: Visi Indonesia, Kata Per Kata Pidato Jokowi

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut lima tahapan besar yang akan dilakukannya bersama wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin untuk membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan global.

Saat menyampaikan pidato Visi Indonesia, sejumlah isu yang ditonjolkan Jokowi antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi.

Namun, isu penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi tidak disampaikan eksplisit oleh Jokowi.