Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beberapa Catatan untuk Pidato Visi Indonesia Jokowi

Kompas.com - 16/07/2019, 09:31 WIB
Retia Kartika Dewi,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Apresiasi dan catatan diberikan terhadap pidato "Visi Indonesia" yang disampaikan presiden terpilih, Joko Widodo, di Sentul International Convention Center, Bogor pada Minggu (14/7/2019).

Dalam pidatonya, selain menekankan pada persatuan, Jokowi juga memaparkan lima poin yang akan menjadi fokus pemerintahannya ke depan.

Lima fokus itu adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, pangkas yang menghambat investasi, reformasi birokrasi, dan pembangunan APBN tepat sasaran.

Ada beberapa isu yang tidak disinggung oleh Jokowi, seperti isu lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Komisi Nasional HAM dan Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memberikan catatan atas tak disinggungnya kedua isu itu oleh Jokowi.

Komnas HAM kecewa

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, Komnas HAM kecewa karena Jokowi tidak menyinggung soal HAM pada pidato Visi Indonesia.

Menurut dia, hal ini menimbulkan persepsi bahwa Jokowi tidak menempatkan isu HAM sebagai prioritas pada pemerintahan lima tahun ke depan.

Beka mengatakan, seharusnya Jokowi mengungkapkan agenda pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM dalam pidatonya.

Alasannya, pada periode pertama pemerintahan, Jokowi masih menyisakan catatan terkait HAM, misalnya pembangunan infrastuktur yang masih mengabaikan prinsip-prinsip HAM, maraknya kasus intoleransi, dan tingginya angka konflik agraria dalam bentuk sengketa lahan dengan perusahaan asing.

"Dan terakhir soal kasus pelanggaran berat HAM yang belum diselesaikan," ujar Beka.

Baca juga: Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Menanggapi kritik Komnas HAM, Direktur Program Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima mengatakan, meski tak disinggung dalam pidato, Jokowi tetap berkomitmen untuk fokus pada isu HAM dan lingkungan.

"Tentunya persoalan HAM, persoalan lingkungan adalah persoalan yang lebih dulu menjadi hal yang harus diselesaikan dengan berbagai persoalan HAM yang ada," ujar Aria, seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Senin (15/7/2019).

Ia menjelaskan, pidato yang disampaikan Jokowi memang fokus pada visi pembangunan manusia dengan narasi ekonomi untuk membangun daya saing bangsa.

Baca juga: Isu Lingkungan dan HAM Tak Disebut dalam Pidato Visi Indonesia, Ini Penjelasan TKN

Isu pemberantasan korupsi

Catatan lainnya datang dari Indonesia Coruption Watch (ICW).

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya menyinggung soal pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama pada pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com