Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Sebut Laporan Polisi Tak Ditindaklanjuti Termasuk Pelanggaran HAM

Kompas.com - 16/07/2019, 19:29 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut, Polri merupakan institusi yang paling banyak dilaporkan atas dugaan pelanggaran HAM.

Dari 60 laporan sepanjang Januari-April 2019 , lebih dari setengahnya merupakan aduan mengenai dugaan pelanggaran administratif berbentuk lambannya tindaklanjut laporan polisi.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Amiruddin menegaskan, lambannya tindaklanjut laporan polisi sekalipun merupakan kategori pelanggaran HAM.

"Komnas HAM mendasarkan pada UU Nomor 39 tahun 1999, ada pasal 3 ayat (2) jo pasal 17 soal hak memperoleh keadilan dan kepastian hukum," ujar Amiruddin di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

"Jadi apabila masyarakat melaporkan lambatnya penanganan laporan, dimungkinkan hak memperoleh keadilan dan hak kepastian hukum masyarakat terlanggar," sambung dia.

Baca juga: Komnas HAM: Polri Paling Banyak Diadukan...

Salah satu yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM mengenai hal ini adalah polisi tidak memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pihak yang berperkara.

Amiruddin menegaskan, meskipun laporan sudah lama dimasukkan dan tidak ada perkembangan, polisi tetap wajib memberikan kepastian hukum ke masyarakat yang bersangkutan dengan memberikan SP2HP.

Baca juga: Pesan Jokowi untuk Perwira Muda TNI-Polri: Jangan Pernah Kecewakan NKRI

Selain itu, dalam pengaduan yang ditujukan ke kepolisian, ada sejumlah isu atau kasus yang menonjol, yakni pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi), proses hukum yang tidak prosedural, di antaranya penggunaan tindak kekerasan dan lambatnya penanganan laporan polisi (LP).

"Isu-isu itu disebabkan antara lain karena kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip HAM oleh aparat kepolisian, khususnya di tingkat Polsek dan Polres serta pengawasan dan penindakan internal yang tidak tegas," papar dia.

Komnas HAM terus mendorong Polri bekerja secara profesional. Ia berharap aduan serupa dapat menurun di waktu yang akan datang.

 

Kompas TV Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara pada puncak perayaan Hari Bhayangkara. Dalam amanatnya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi tingkat kepercayaan publik kepada Polri yang terus meningkat. Presiden juga meminta polri untuk terus meningkatkan prestasi dan profesionalitas. Presiden juga sampaikan instruksi untuk Polri seperti peningkatan SDM, peningkatan tindakan humanis dan preventif, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan profesionalisme dan transparansi dalam penegakan hukum dan perkuat koordinasi kerjasama dengan berbagai instansi. Simak selengkapnya amanat Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan HUT ke-73 Bhayangkara di Monas, Jakarta. #HariBhayangkara #PresidenJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com