Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Sebut OTT Gubernur Kepulauan Riau Tak Coreng Citra Partai

Kompas.com - 11/07/2019, 16:21 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasional Demokrat beranggapan operasi tangkap tangan KPK terhadap salah satu kadernya yaitu Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun tidak mencoreng citra partai.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, dugaan korupsi yang melibatkan Nurdin tidak ada sangkut pautnya dengan partai.

"Tidak (mencoreng citra partai), lah apa hubungannya? Ini tindakan perorangan," kata Johnny di Gedung DPR, Kamis (11/7/2019) siang.

Baca juga: Kena OTT KPK, Gubernur Kepri Belum Dipecat dari Keanggotaan Nasdem

Johnny menyebut, kasus yang menjerat Nurdin tidak bisa dihubungkan dengan partai karena Nasdem telah memberikan sanksi kepada Nurdin berupa pembebastugasan Nurdin dari jabatan Ketua DPW Kepulauan Riau.

"Lain halnya kalau partai tidak mengambil langkah apa-apa bahkan mendukung, nah itu berbeda. Kalau kami tidak mendukung," ujar Johnny.

Sementara itu, Johnny mengatakan, kasus OTT terhadap Nurdin merupakan pelajaran bagi Nasdem untuk mencetak kader-kader yang berintegitas.

Baca juga: Selain Gubernur Kepri, Ini 3 Gubernur yang Kena OTT KPK

"Dalam perjalanannya ada yang tersangkut dan seterusnya harus mengambil sikap yang tegas, tetapi melalui proses yang prudent. Tidak bisa atas dasar suka tidak suka, (berdasar) informasi yang terbatas itu tidak bisa," kata Johnny.

Diberitakan sebelumnya, KPK menangkap Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan 5 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan pada Rabu kemarin.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, KPK menduga akan terjadi transaksi terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau. KPK mengamankan uang sebesar 6.000 dollar Singapura dalam OTT di Kepri ini. 

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (10/7) sore. OTT ini dilakukan KPK kepada pejabat daerah di lingkungan Pemprov Kepri. Sejumlah orang yang diamankan dalam OTT KPK pun tiba di gedung KPK pada Kamis (11/7) siang, yakni Gubernur Kepri Nursin Basirun, kepala dinas, kabid dua staf, dan pihak swasta. #NursinBasirun #OTTKPK #GubernurKepri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com