Kena OTT KPK, Gubernur Kepri Belum Dipecat dari Keanggotaan Nasdem

Kompas.com - 11/07/2019, 15:48 WIB
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADAGubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi belum dipecat dari keanggotaannya di Partai Nasional Demokrat.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, pihaknya tak mau terburu-buru memecat Nurdin karena belum ada informasi yang jelas terkait kasus yang menjerat Nurdin.

"Dalam kasus yang ini karena sampai saat ini masih belum jelas apalagi terkait dengan seorang prominent di daerah ya, tokoh. Gubernur itu satu tokoh yang penting di daerah, tentu harus berhati-hati juga," kata Johnny di Gedung DPR, Kamis (11/7/2019).

Baca juga: Selain Gubernur Kepri, Ini 3 Gubernur yang Kena OTT KPK

Johnny menuturkan, Nasdem telah membentuk tim untuk memastikan keterlibatan Nurdin dalam kasus dugaan suap izin reklamasi yang diungkap KPK.

Sebab, hingga saat ini, Nasdem belum bisa berkomunikasi dengan Nurdin. KPK pun belum memberi penjelasan lengkap terkait OTT yang menjerat Nurdin.

"Sampai saat ini kan belum ada informasi, dari KPK saja belum ada informasi selain proses OTT, tindak lanjutnya kan belum tahu dan kami tidak bisa berkomunikasi dengan yang bersangkutan," kata Johnny.

Baca juga: Nasdem Bebastugaskan Gubernur Kepri dari Jabatan Ketua DPW

Sementara itu, Johnny mengatakan, Nasdem biasanya akan langsung memecat kadernya yang menjadi tersangka kasus korupsi tanpa menunggu putusan hukum yang tetap.

Namun, Johnny menyebut, pihaknya belum bisa memecat Nurdin dari keanggotaan partai berdasarkan alasan-alasan di atas.

"Beritanya cukup simpang siur ya, ada yg menjadi tdk jelas bagi kami. sehingga sebelum mengambil keputusan dengan cepat kami harus kami harus mengumpulkan informasi yang cukup komplit dulu ya," kata Johnny.

Baca juga: Gubernur Kepri Nurdin Basirun Tiba di KPK, Akan Diperiksa Intensif

Adapun Nurdin telah dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Ketua DPW Nasdem Kepulauan Riau selepas operasi tangkap tangan, Rabu kemarin.

Diberitakan sebelumnya, KPK menangkap Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan 5 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan pada Rabu kemarin.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, KPK menduga akan terjadi transaksi terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau. KPK mengamankan uang sebesar 6.000 dollar Singapura dalam OTT di Kepri ini. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X