Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Disintegrasi, Pertemuan Jokowi dan Prabowo Dinilai Perlu Segera Direalisasikan

Kompas.com - 05/07/2019, 18:37 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie berpendapat bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto pasca-Pilpres 2019.

Jerry menilai pertemuan tersebut dapat menjadi langkah awal rekonsiliasi sosial di tengah masyarakat dan mencegah disintegrasi.

"Saat ini dibutuhkan rekonsiliasi, tapi harus direspons. Hal ini ada positifnya guna mencegah terjadi disintegrasi. Kan Presiden Jokowi terpilih bukan untuk pendukungnya tapi bagi pendukung Prabowo juga," ujar Jerry saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/7/2019).

Menurut Jerry, tak dapat dimungkiri saat ini kondisi masyarakat masih terbelah antara pendukung Jokowi dan Prabowo.

Baca juga: Emak-Emak Pendukung Ingin Prabowo Jadi Oposisi

Pasalnya banyak pendukung Prabowo-Sandiaga yang tidak menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak dalil permohonan tim hukum atas hasil Pilpres 2019.

Di sisi lain, penyebaran ujaran kebencian terus terjadi, khususnya di media sosial.

"Entah Juli atau Agustus pokoknya sebelum pelantikan. Soalnya saat ini sebagian kubu Prabowo belum menerima. Bisa 50 persen. Itu bisa kita lihat di medsos, masih ada hate speech (ujaran kebencian). Padahal pertarungan telah usai," kata Jerry.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan bahwa Prabowo akan bertemu Presiden Joko Widodo sebagai langkah rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. Kemungkinan pertemuan tersebut akan terjadi pada Juli ini.

Andre mengatakan pihaknya berharap pertemuan tersebut dapat menurunkan ketegangan antara pendukung kedua calon presiden itu saat pilpres.

Selain itu, melalui pertemuan, Prabowo dan Jokowi ingin menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kompetisi telah usai.

Namun, ia meminta semua pihak agar tidak memandang pertemuan tersebut sebagai upaya Prabowo untuk meminta jabatan menteri dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Namun, pernyataan Andre tersebut tak lantas membuat kubu Jokowi menanggapinya secara positif.

Baca juga: Moeldoko: Pertemuan Jokowi dan Prabowo Bukan Lagi Agenda Prioritas

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN) Johnny G Plate menuturkan bahwa ia belum melihat adanya keinginan kuat dari Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi.

Pasalnya, keinginan untuk bertemu Presiden Joko Widodo belum pernah diucapkan langsung oleh Prabowo.

Sementara, seusai pilpres beberapa kali Jokowi mengutarakan keinginannya untuk bertemu Prabowo.

Baca juga: Wakil Ketua TKN: Saya Belum Dengar Prabowo Bilang Ingin Bertemu Jokowi

"Saya belum mendengar tuh Pak Prabowo yang ngomong (akan bertemu Jokowi). Kalau yang lain yang ngomong ya enggak perlu kita dengar lagi," ujar Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai agenda pertemuan antara presiden terpilih Joko Widodo dan pesaingnya Prabowo Subianto sudah tidak terlalu penting.

Sebab, kata Moeldoko, pasca-Pilpres 2019 kondisi masyarakat yang semula sempat terpecah belah kini sudah kembali normal.

"Masyarakat sudah baik-baik saja di luar, di bawah, menurut saya hal yang sudah normal sebenarnya jadi tidak terlalu penting (wacana pertemuan) itu dibicarakan lagi," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Kompas TV Wakil Presiden Terpilih, Ma'ruf Amin menegaskan rekonsiliasi seusai penetapan pemenang Pilpres dapat memperkuat persatuan. Ia menyampaikan bahwa presiden terpilih Joko Widodo juga menegaskan upaya rekonsiliasi tidak ada hubungannya dengan bagi-bagi menteri di kabinet. Sementara itu terkait kemungkinan Kader NU masuk dalam kabinet Ma'ruf Amin menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. #MarufAmin #JokoWidodo #JatahMenteri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com