Muhaimin Ingin Kursi Ketua MPR, Ma'ruf Amin Mendukung

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin mendukung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk menjadi Ketua MPR 2019-2024.

Hal itu disampaikan Ma'ruf saat menerima Muhaimin di kediamannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Dalam pertemuan itu, Muhaimin mengakui bahwa ia turut melobi Ma'ruf agar mendukungnya menjadi ketua MPR.

"Ya kami mohon doa restunya agar sukses dalam lobi-lobi pimpinan MPR nanti," kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini kepada wartawan usai pertemuan.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Muhaimin Usul Lembaga Pendidikan Bermutu Tak Lagi Disubsidi

Berdasarkan Pasal 427 C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), pimpinan MPR dipilih dalam sistem paket.

Fraksi partai politik di Senayan bisa berkompromi untuk menentukan siapa yang diusung menjadi calon ketua dan empat wakil ketua MPR dalam satu paket.

Setelah itu, seluruh anggota MPR menggelar sidang untuk menentukan paket mana yang dipilih sebagai pimpinan.

Cak Imin ingin agar dalam paket yang diajukan parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf, namanya dipasang sebagai calon ketua MPR.

Sebelumnya, Partai Golkar dan Nasdem juga sudah menyatakan turut mengincar kursi Ketua MPR.

Namun, Cak Imin yang kini menjabat sebagai wakil ketua MPR merasa dirinya lah yang pantas duduk di posisi itu. Terlebih dia juga merasa mewakili Nahdlatul Ulama.

"Ya tentu Indonesia ini kan lagi kuatnya gairah Islam. Gairah Islam itu harus dijembatani melalui penguatan empat pilar kebangsaan dan NU punya modal itu," kata dia.

Menanggapi hal itu, Ma'ruf Amin menyatakan mendukung Cak Imin duduk di kursi Ketua MPR.

Baca juga: Muhaimin Disebut Akan Terpilih Aklamasi sebagai Ketum PKB Lagi

"Ya kami nanti bicarakan lah. Dengan presiden, dengan partai koalisi. Ya tentu bagi orang yang dekat dengan saya, saya dukung jadi ketua MPR," kata Ma'ruf.

Namun, Ma'ruf menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai siapa yang akan diusung sebagai ketua MPR akan ditentukan oleh kesepakatan seluruh anggota Koalisi Indonesia Kerja.

"Ya kami nanti bicarakan lah. Dengan presiden, dengan partai koalisi," ujar mantan Rais Aam PBNU ini.