Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Sebut 3 Komisioner KPK Mendaftarkan Diri Lagi

Kompas.com - 04/07/2019, 19:50 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tiga komisioner KPK saat ini mendaftarkan diri kembali untuk menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023 mendatang.

"Komisioner KPK yang mendaftar ada tiga orang. Sedangkan pegawainya ada sepuluh orang. Jadi total ada 13 orang dari KPK," ujar anggota Pansel Harkristuti Harkrisnowo dalam konferensi pers di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

Harkristuti tidak dapat mengungkapkan ke publik siapa tiga komisioner yang mendaftarkan diri kembali itu.

Namun, berdasarkan pemberitaan, salah satu Komisioner KPK, yakni Alexander Marwata mengonfirmasi mendaftarkan diri kembali sebagai calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

Baca juga: Alexander Marwata Kembali Daftar Calon Pimpinan KPK

Harkristuti melanjutkan, selain dari KPK, ada juga pendaftar dari Polri yang masih aktif berjumlah sembilan orang. Namun, jumlah ini belum termasuk pendaftar dari Polri yang berlatar belakang pensiunan.

"Nah, ini yang belum dihitung, yang pensiun berapa. Pokoknya dari Polri yang masih aktif dan mendaftar, ada sembilan," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih menambahkan, untuk jaksa, ada lima orang yang mendaftar. Sementara dari unsur hakim, ada delapan orang dan yang berlatar belakang advokat sebanyak 53 orang.

Baca juga: Cari Sosok Berkualitas, Ini Langkah Pansel Calon Pimpinan KPK

Di luar itu, ada pula yang berprofesi sebagai dosen, wakil bupati, pegawai negeri sipil, oditur (jaksa di peradilan militer) dan lain-lain.

Pansel juga menegaskan tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran capim KPK. Pendaftaran secara fisik sudah ditutup sejak pukul 13.00 WIB. Namun, pendaftaran via online masih dibuka hingga hari ini pukul 24.00 WIB.

 

Kompas TV Pansel KPK menggandeng BNPT dan BIN untuk menelurusi rekam jejak calon pimpinan KPK. Lalu apa maksud Pansel KPK menggandeng BNPT dan BIN dalam seleksi Capim? KompasTV akan mengulasnya bersama anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK Hendardi yang telah tergabung lewat sambungan satelit.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com