Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Jokowi-Ma'ruf atau Oposisi, Demokrat Belum Satu Suara

Kompas.com - 01/07/2019, 17:13 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Internal Partai Demokrat belum satu suara dalam menentukan sikap politik pascapenetapan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, sikap kader masih terbelah. Ada yang menyatakan ingin bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintah. Ada pula yang tetap bersikukuh berada di oposisi.

"Per hari ini ada yang mau minta di oposisi saja, atau di luar seperti sekarang. Ada juga yang berpendapat bagus bersama-sama (koalisi pendukung pemerintah)," kata Hinca di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Baca juga: Pengamat: Pembubaran Koalisi 02 Sinyal Partai Pendukung Prabowo Merapat ke Jokowi

Penentuan keputusan semakin kompleks melihat peta dukungan di akar rumput. Di 80 daerah pemilihan Partai Demokrat yang unggul, ada daerah yang Pilpres-nya dimenangkan Jokowi-Ma'ruf. Namun tidak sedikit juga yang dimenangkan oleh Prabowo-Sandiaga.

Oleh sebab itu, lanjut Hinca, arah politik Partai Demokrat nantinya akan ditentukan di forum Majelis Tinggi Partai Demokrat. Setelah sikap politik ditetapkan, kata Hinca, seluruh struktur partai dipastikan mengikuti arahan tersebut.

"Ada yang unggulnya Pak Jokowi, ada yang unggulnya Pak Prabowo, ini keniscayaan. Namun demikian di Demokrat kalau sudah diputuskan oleh ketum maka semuanya ikut," ujar Hinca.

Ia memperkirakan, Majelis Tinggi Partai Demokrat sudah memiliki keputusan pada tanggal 10 Juli 2019. Momen itu merupakan hari ke-40 wafatnya Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono, istri Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga: Sinyal-sinyal Partai Demokrat kepada Koalisi Prabowo, Akankah Berlanjut?

Diberitakan, Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukungnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Koalisi itu terdiri dari Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Berkarya.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Setelah itu, sejumlah parpol mulai memberikan sinyal arah politik selanjutnya. Elite dari berbagai partai politik ada yang sudah menyatakan diri bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, yakni PAN dan Demokrat. Sementara sebaliknya bagi PKS dan Gerindra.

 

Kompas TV Kemungkinan Partai Demokrat untuk bergabung bersama koalisi pendukung presiden terpilih Joko Widodo kerap diperbincangkan. Saat penetapan pemenang pilpres oleh KPU, Partai Demokrat menyatakan akan membahas kemungkinan bergabung secara internal terlebih dahulu. Dalam penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di gedung KPU, Partai Demokrat pun diwakili wakil ketua umumnya, Syarief Hasan. Ia menyebut, partainya masih akan membahas keputusan bergabung dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan presiden terpilih. Namun, Syarief menekankan, Partai Demokrat berpengalaman dan sebaiknya kader Demokrat yang ikut membangun program kerja mendatang. #JokowiMarufAmin #Demokrat #KoalisiJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com