Sinyal-sinyal Partai Demokrat kepada Koalisi Prabowo, Akankah Berlanjut?

Kompas.com - 12/06/2019, 14:01 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (15/1/2019). Abror Rizky/Fotografer SBYPasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie berpendapat bahwa Partai Demokrat saat ini mulai memberikan sinyal akan keluar dari koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu, menurut Jerry, dapat dilihat dari usul pembubaran koalisi yang sempat dilontarkan oleh Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik.

"Usul bubarkan koalisi bagian komunikasi politik Demokrat saja. Bagi mereka tidak masalah putus hubungan koalisi," ujar Jerry saat dihubungi, Rabu (12/6/2019).

"Ini ada sinyal politik Demokrat akan merapat ke Jokowi, jadi otomatis ini mereka mendukung pemerintah," ucapnya.

Baca juga: Syarief Hasan: Jika Ada Chemistry, Tak Tutup Kemungkinan Demokrat Gabung Koalisi Jokowi

Jerry menilai sejak awal Partai Demokrat terlihat tidak sepenuh hati mendukung pasangan Prabowo Sandiaga. Selama masa kampanye Demokrat dianggap kurang berperan dalam mendulang suara bagi pasangan capres-cawapres nomor urut 02.

Ia menduga Demokrat kecewa karena Prabowo tidak memilih Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden.

"Memang Demokrat masih ada sakit hati saat Agus Yudhoyono tak bertandem dengan Prabowo. Semua berubah jika bukan Sandiaga Uno tandem Prabowo, melainkan AHY," kata dia.

Menurut Jerry, sejak awal partai pimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menerapkan gaya politik "dua kaki".

Baca juga: Momen Lebaran, Megawati dan Anaknya Swafoto Bareng Dua Putra SBY

Demokrat dapat dengan mudah bermanuver setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara pilpres.

"Dengan melihat real count maka Demokrat dengan gerak cepat berbalik arah. Berbeda kalau Prabowo menang maka Demokrat akan tetap di koalisi Prabowo. Memang sejak awal SBY mau cari politik safety (aman)," ucap Jerry.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X