Perolehan Suara Jokowi-Ma'ruf Lebih Besar dari 2014, Kontrol Publik Semakin Ketat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan capres cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul atas paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Hasil tersebut yang kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hari ini, Minggu (30/6/2019) sore, KPU akan mengumumkan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.

Mengingat lagi ke belakang, ini adalah kemenangan kedua Jokowi pada pemilihan presiden. Kemenangan Jokowi tahun 2019 kali ini terasa berbeda. Hal ilni karena ada peningkatan dukungan yang diraih dibandingkan yang diraih Jokowi-Jusuf Kalla pada 2024.

Pada Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf unggul sebanyak 85.607.362 atau 55,50 persen. Sedangkan pada Pilpres 2014, Jokowi-Kalla unggul dengan 70.997.85 suara atau 53,15 persen.

Baca juga: Prabowo Tak Akan Hadir dalam Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Namun demikian, jumlah suara yang diraih Prabowo juga meningkat tahun ini jika dibandingkan dengan Pilpres 2014 saat berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Prabowo-Sandi mendapat 68.650.239 suara atau 44,50 persen. Sementara Prabowo-Hatta meraih 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

Kenaikan suara yang mendukung Jokowi dan Prabowo ini tak lepas dari meningkatnya tingkat partisipasi pemilih. Pada tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih dalam pilpres mencapai 81 persen. Jumlah ini meningkat cukup tinggi dibandingkan pada pilpres 2014 yang tingkat partisipasinya mencapai 70 persen.

Selisih suara di antara kedua paslon pada Pilpres 2019 meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan Pilpres 2014.

Baca juga: Pasca-Putusan MK, Ini 5 Fakta dan Tanggapan TKN Jokowi-Maruf

Pada Pilpres 2014, selisih suara sebanyak 8.421.389. Sedangkan selisih suara Pilpres 2019 mencapai 16.957.123.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan besarnya jumlah pemilih dan angka partisipasi pemilih ini akan berakibat pada semakin ketatnya kontrol publik kepada pemerintahan.

Oleh karena itu, tantangan pemerintahan Jokowi ke depan adalah membangun kinerja pemerintahan yang inklusif di tengah polarisasi masyarakat yang sangat tajam.

"Jokowi pasti akan banyak hadapi kritik di tengah dukungan yang kuat. Karena itu penting untuk betul-betul fokus pada pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan janji-janji politik kampanye agar polarisasi bisa diredam dengan terukur," ujar Titi.