Salin Artikel

Perolehan Suara Jokowi-Ma'ruf Lebih Besar dari 2014, Kontrol Publik Semakin Ketat

Hari ini, Minggu (30/6/2019) sore, KPU akan mengumumkan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.

Mengingat lagi ke belakang, ini adalah kemenangan kedua Jokowi pada pemilihan presiden. Kemenangan Jokowi tahun 2019 kali ini terasa berbeda. Hal ilni karena ada peningkatan dukungan yang diraih dibandingkan yang diraih Jokowi-Jusuf Kalla pada 2024.

Pada Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf unggul sebanyak 85.607.362 atau 55,50 persen. Sedangkan pada Pilpres 2014, Jokowi-Kalla unggul dengan 70.997.85 suara atau 53,15 persen.

Namun demikian, jumlah suara yang diraih Prabowo juga meningkat tahun ini jika dibandingkan dengan Pilpres 2014 saat berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Prabowo-Sandi mendapat 68.650.239 suara atau 44,50 persen. Sementara Prabowo-Hatta meraih 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

Kenaikan suara yang mendukung Jokowi dan Prabowo ini tak lepas dari meningkatnya tingkat partisipasi pemilih. Pada tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih dalam pilpres mencapai 81 persen. Jumlah ini meningkat cukup tinggi dibandingkan pada pilpres 2014 yang tingkat partisipasinya mencapai 70 persen.

Selisih suara di antara kedua paslon pada Pilpres 2019 meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan Pilpres 2014.

Pada Pilpres 2014, selisih suara sebanyak 8.421.389. Sedangkan selisih suara Pilpres 2019 mencapai 16.957.123.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan besarnya jumlah pemilih dan angka partisipasi pemilih ini akan berakibat pada semakin ketatnya kontrol publik kepada pemerintahan.

Oleh karena itu, tantangan pemerintahan Jokowi ke depan adalah membangun kinerja pemerintahan yang inklusif di tengah polarisasi masyarakat yang sangat tajam.

"Jokowi pasti akan banyak hadapi kritik di tengah dukungan yang kuat. Karena itu penting untuk betul-betul fokus pada pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan janji-janji politik kampanye agar polarisasi bisa diredam dengan terukur," ujar Titi.

https://nasional.kompas.com/read/2019/06/30/15453231/perolehan-suara-jokowi-maruf-lebih-besar-dari-2014-kontrol-publik-semakin

Terkini Lainnya

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke