Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Kompas.com - 27/06/2019, 06:35 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Basir menganggap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romy terlalu terlibat dalam urusan teknis seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Hal itu diungkapkan jaksa Basir usai memutar rekaman percakapan telepon Romy dan terdakwa Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

"Di situ banyak sekali bahas soal jabatan tidak hanya soal Pak Muafaq (Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik) dan Pak Haris, ada soal Ponorogo, kabid kesiswaan, sedetail itukah saudara masuk ke wilayah teknis Kementerian Agama?" tanya jaksa Basir dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (26/6/2019) malam.

Baca juga: Kode B1 dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Romy mengaku, dirinya sering mendapatkan berbagai masukan, rekomendasi atau aspirasi dari pihak lain terkait orang-orang yang dianggap patut ikut dalam seleksi jabatan di Kemenag.

Berbagai hal itu yang ia sampaikan ke pejabat terkait di Kemenag, termasuk salah satunya ke Haris.

"Lah iya kan jadi bahan pertanyaan saya, saudara ini apa dan siapa? Kok sampai sedetail itu masuk wilayah teknis Kementerian Agama," kata jaksa Basir.

"Saya hanya menyampaikan usulan saja, dari para pemuka agama yang meminta kepada saya. Contohnya Ponorogo kan saya tidak mengusulkan siapa-siapa. Yang kabid kesiswaan segala macam itu kan penjelasan Pak Haris. Dulu dia Kasi Kesiswaan dan seterusnya," ungkap Romy.

Dalam percakapan telepon itu, Romy juga mengakui meneruskan permintaan salah satu tokoh di Sumenep terkait seleksi calon Kakanwil. Ia bahkan mengatakan bahwa usulannya juga tak diterima oleh Haris.

"Kalau dilihat dari pembicaraan, materi, cara berbicara, intonasi sepanjang orangnya waras bisa memahami pembicaraan itu. Saudara begitu dominan ketika berbicara kepada Haris. Makanya pertanyaan saya, saudara ini apa dan siapa? Kok sampai sedetail itu mengurusi wilayah Kemenag yang teknis sekali, bahkan mutasi eselon III, bahkan saudara bilang Muafaq itu kan saya yang minta," ungkap jaksa Basir.

Baca juga: Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Mendengar pernyataan jaksa Basir, Romy merasa tak pernah meminta nama Muafaq untuk diloloskan sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Menurut dia, penyampaian nama tersebut hanya berupa pembahasan biasa.

"Maksudnya apa? Apa saya yang bodoh apa enggak bisa nangkep apa bagaimana?" ujar jaksa Basir.

"Ah silakan itu Bapak, yang jelas itu pembahasan biasa saja," balas Romy.

Kompas TV Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin hadir menjadi saksi. KPK menyebut keterangan menteri agama bisa menjadi kunci untuk mengungkap kasus ini. Selain menteri agama tersangka penerima suap mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy juga hadir bersaksi untuk terdakwa Kakanwil Kemenag Jatim, Haris Hasanuddin dan Kepala Kemenag Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga awalnya dijadwalkan hadir namun berhalangan karena tugas. Ada 7 saksi yang dihadirkan di sidang kali ini. Keterangan menteri agama akan dikonfrontasi dengan keterangan terdakwa dan saksi sebelumnya terutama soal keputusan untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur. #MenteriAgama #JualBeliJabatanKemenag
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com