Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Kompas.com - 27/06/2019, 06:00 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kiri) dan mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy bersiap memberikan kesaksian dalam sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan tujuh orang saksi diantaranya Lukman Hakim Saifuddin dan mantan Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kiri) dan mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy bersiap memberikan kesaksian dalam sidang kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dengan terdakwa Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (26/6/2019). Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan tujuh orang saksi diantaranya Lukman Hakim Saifuddin dan mantan Romahurmuziy. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Abdul Basir heran atas tindakan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang mengembalikan pemberian uang Rp 250 juta dari Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin lewat pengurus DPW PPP Jawa Timur.

Padahal, kata Basir, sebenarnya Romahurmuziy bisa saja segera melaporkan uang itu ke KPK sebagai pelaporan gratifikasi dalam batas 30 hari sejak penerimaan.

Romahurmuziy diketahui menerima uang itu tanggal 6 Februari 2019. Ia berencana mengembalikan uang itu lewat pengurus DPW PPP Jawa Timur pada 28 Februari 2019.

Baca juga: Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin


"Saudara ini kan sudah lama ya di DPR, ketua umum partai juga. Kenapa sih saudara tidak mengembalikan uang Rp 250 juta itu ke KPK? Kalau saudara betul-betul beritikad baik," kata jaksa Basir ke Romahurmuziy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Politisi yang akrab disapa Romy itu beralasan tak ingin Haris terlibat dalam masalah. Jika dirinya mengembalikan ke KPK, Romy yakin Haris akan diperiksa oleh KPK lebih jauh terkait maksud pemberian itu.

"Sementara pada posisi lain kan Pak Haris ini orang santun. Dan apalagi yang menyampaikan masukan ke saya (soal Haris) adalah Bu Khofifah (Gubernur Jawa Timur) dan Kiai Asep (salah satu tokoh pesantren di Jawa Timur) yang saya hormati," ujar dia.

Romy mengklaim, keduanya merekomendasikan agar Haris dipertimbangkan untuk lolos dalam seleksi calon Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Ia mengaku khawatir, apabila menyerahkan uang itu ke KPK bakal menimbulkan masalah personal.

Mendengar jawaban itu, jaksa Basir menganggap Romy tidak memahami pertanyaannya. Jaksa Basir menganggap, langkah Romy mengembalikan uang Haris lewat salah satu pengurus DPW PPP Jawa Timur merupakan sesat pikir.

"Saya pastikan sesat pikir. Kenapa tidak mengembalikan itu ke KPK? Sebagai pelaporan gratifikasi," kata jaksa Basir.

Baca juga: Kode B1 dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

"Saya itikad baik kepada saudara Haris. Karena pertinbangan saya sebagai pimpinan parpol lebih luas karena saya perlu ngalap barokahnya Kiai Asep dan ngalap pengaruhnya Bu Khofifah di Jatim ketimbang urusan Rp 250 juta digegeri, toh dikembalikan ke Haris juga selesai," balas Romy.

Dalam kasus ini, Haris didakwa menyuap Romahurmuziy atau Romy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Haris memberikan uang Rp 325 juta kepada Romy dan Lukman Hakim.

Menurut jaksa, pemberian uang itu patut diduga karena Romy dan Lukman Hakim melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Sebab, Haris saat itu tak lolos seleksi karena ia pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X