Kompas.com - 27/06/2019, 06:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Basir heran atas tindakan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang mengembalikan pemberian uang Rp 250 juta dari Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin lewat pengurus DPW PPP Jawa Timur.

Padahal, kata Basir, sebenarnya Romahurmuziy bisa saja segera melaporkan uang itu ke KPK sebagai pelaporan gratifikasi dalam batas 30 hari sejak penerimaan.

Romahurmuziy diketahui menerima uang itu tanggal 6 Februari 2019. Ia berencana mengembalikan uang itu lewat pengurus DPW PPP Jawa Timur pada 28 Februari 2019.

Baca juga: Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

"Saudara ini kan sudah lama ya di DPR, ketua umum partai juga. Kenapa sih saudara tidak mengembalikan uang Rp 250 juta itu ke KPK? Kalau saudara betul-betul beritikad baik," kata jaksa Basir ke Romahurmuziy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Politisi yang akrab disapa Romy itu beralasan tak ingin Haris terlibat dalam masalah. Jika dirinya mengembalikan ke KPK, Romy yakin Haris akan diperiksa oleh KPK lebih jauh terkait maksud pemberian itu.

"Sementara pada posisi lain kan Pak Haris ini orang santun. Dan apalagi yang menyampaikan masukan ke saya (soal Haris) adalah Bu Khofifah (Gubernur Jawa Timur) dan Kiai Asep (salah satu tokoh pesantren di Jawa Timur) yang saya hormati," ujar dia.

Romy mengklaim, keduanya merekomendasikan agar Haris dipertimbangkan untuk lolos dalam seleksi calon Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Ia mengaku khawatir, apabila menyerahkan uang itu ke KPK bakal menimbulkan masalah personal.

Mendengar jawaban itu, jaksa Basir menganggap Romy tidak memahami pertanyaannya. Jaksa Basir menganggap, langkah Romy mengembalikan uang Haris lewat salah satu pengurus DPW PPP Jawa Timur merupakan sesat pikir.

"Saya pastikan sesat pikir. Kenapa tidak mengembalikan itu ke KPK? Sebagai pelaporan gratifikasi," kata jaksa Basir.

Baca juga: Kode B1 dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

"Saya itikad baik kepada saudara Haris. Karena pertinbangan saya sebagai pimpinan parpol lebih luas karena saya perlu ngalap barokahnya Kiai Asep dan ngalap pengaruhnya Bu Khofifah di Jatim ketimbang urusan Rp 250 juta digegeri, toh dikembalikan ke Haris juga selesai," balas Romy.

Dalam kasus ini, Haris didakwa menyuap Romahurmuziy atau Romy dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Haris memberikan uang Rp 325 juta kepada Romy dan Lukman Hakim.

Menurut jaksa, pemberian uang itu patut diduga karena Romy dan Lukman Hakim melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jatim. Sebab, Haris saat itu tak lolos seleksi karena ia pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

Kompas TV Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin hadir menjadi saksi. KPK menyebut keterangan menteri agama bisa menjadi kunci untuk mengungkap kasus ini. Selain menteri agama tersangka penerima suap mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy juga hadir bersaksi untuk terdakwa Kakanwil Kemenag Jatim, Haris Hasanuddin dan Kepala Kemenag Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga awalnya dijadwalkan hadir namun berhalangan karena tugas. Ada 7 saksi yang dihadirkan di sidang kali ini. Keterangan menteri agama akan dikonfrontasi dengan keterangan terdakwa dan saksi sebelumnya terutama soal keputusan untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur. #MenteriAgama #JualBeliJabatanKemenag
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei PWS: 74 Persen Warga Tak Setuju Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Survei PWS: 74 Persen Warga Tak Setuju Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Nasional
Mahfud Sebut TGIPF Bakal Gali “Penyakit” PSSI soal Tata Kelola Sepak Bola Nasional

Mahfud Sebut TGIPF Bakal Gali “Penyakit” PSSI soal Tata Kelola Sepak Bola Nasional

Nasional
Soroti Sejumlah Kasus Libatkan Polisi, Anggota DPR: Runtuhkan Usaha Kapolri

Soroti Sejumlah Kasus Libatkan Polisi, Anggota DPR: Runtuhkan Usaha Kapolri

Nasional
Dirut PT LIB Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Menpora: Jalani Saja, Kepolisian Ada Alasan

Dirut PT LIB Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Menpora: Jalani Saja, Kepolisian Ada Alasan

Nasional
Kenapa Kapolda Jatim Tak Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan? Polri Bilang Begini

Kenapa Kapolda Jatim Tak Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan? Polri Bilang Begini

Nasional
Anies Capres Nasdem, Waketum PKB: Koalisi PKB-Gerindra Siap Bertanding

Anies Capres Nasdem, Waketum PKB: Koalisi PKB-Gerindra Siap Bertanding

Nasional
Bertemu Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Jokowi: Kelola Dana dengan Hati-hati

Bertemu Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Jokowi: Kelola Dana dengan Hati-hati

Nasional
Daftar 20 Polisi Langgar Etik di Tragedi Kanjuruhan: 6 dari Polres Malang, 14 Brimob Polda Jatim

Daftar 20 Polisi Langgar Etik di Tragedi Kanjuruhan: 6 dari Polres Malang, 14 Brimob Polda Jatim

Nasional
Disebut Hasto Merugikan PDI-P, PSI: Kami Hormati Senior

Disebut Hasto Merugikan PDI-P, PSI: Kami Hormati Senior

Nasional
Tutup P20 Summit, Puan: Dunia Sepakat Penguatan Peran Parlemen Jadi Solusi Hadapi Tantangan Global

Tutup P20 Summit, Puan: Dunia Sepakat Penguatan Peran Parlemen Jadi Solusi Hadapi Tantangan Global

Nasional
Soroti Sejumlah Kasus, Anggota DPR: Perlu Pendisiplinan Polisi di Level Bawah

Soroti Sejumlah Kasus, Anggota DPR: Perlu Pendisiplinan Polisi di Level Bawah

Nasional
Mahfud Sebut Penindakan Hukum Tragedi Kanjuruhan Hampir Selesai

Mahfud Sebut Penindakan Hukum Tragedi Kanjuruhan Hampir Selesai

Nasional
Kunjungi Demokrat Usai Jadi Capres Nasdem, Anies: Nanti Meluas ke PKS

Kunjungi Demokrat Usai Jadi Capres Nasdem, Anies: Nanti Meluas ke PKS

Nasional
Kemenlu: 34 WNI yang Pilih Tetap Tinggal di Ukraina Aman

Kemenlu: 34 WNI yang Pilih Tetap Tinggal di Ukraina Aman

Nasional
Jokowi Minta Menpora Segera Audit Seluruh Stadion Sepak Bola

Jokowi Minta Menpora Segera Audit Seluruh Stadion Sepak Bola

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.