Demokrat Lebih Intens Komunikasi dengan Koalisi Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengungkapkan belakangan ini partainya lebih intensif menjalin komunikasi dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin daripada koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal itu disampaikan Ferdinand saat ditanya dengan pihak mana Partai Demokrat lebih intensif menjalin komunikasi menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019.

"Sementara ini tentu dengan pihak 01. Dengan 02 komunikasi kami memang agak terbatas sekali. Di samping kami melihat, apalagi melihat sidang MK kemarin Partai Demokrat tak diajak berdiskusi tentang bagian-bagian apa saja yang harus kami mohonkan ke MK," ujar Ferdinand saat dihubungi, Selasa (25/6/2019).

"Jadi memang komunikasi dengan Partai Demokrat saat ini sangat terbatas sekali. Sangat sedikit sekali sehingga kami lebih melakukan komunikasi dengan pihak yang berada di 01 saat ini," lanjut dia.

Baca juga: Syarief Hasan: Jika Ada Chemistry, Tak Tutup Kemungkinan Demokrat Gabung Koalisi Jokowi

Ia menambahkan, komunikasi dengan pihak Jokowi-Ma'ruf semakin cair. Hal itu terlihat dari diterimanya dengan baik kunjungan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhi Bhaskoro Yudhoyono (Ibas) oleh Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Selain dilakukan oleh Agus dan Ibas, komunikasi juga dilakukan oleh Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan para wakil ketua umum.

Namun, Ferdinand enggan mengungkapkan siapa saja elite di koalisi Jokowi-Ma'ruf yang mereka temui.

Baca juga: TKN Jokowi: Jika Demokrat Ingin Gabung Koalisi, Kami Sangat Terbuka

Saat ditanya apakah komunikasi juga membahas rencana pembentukan koalisi pemerintahan, Ferdinand menjawab, pertemuan-pertemuan tersebut tak langsung menjurus ke arah sana.

Ia mengungkapkan, pertemuan tersebut lebih mengarah pada penyamaan persepsi Demokrat dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf dalam masalah pembangunan.

"Komunikasi yang dilakukan membangun kerangka berpikir ke depan. Kita mau apakan bangsa ini. Prinsipnya bagi Partai Demokrat demokrasi itu adalah kontestasi. Kontestasi sudah selesai. Maka, ayo bergandengan tangan membangun bangsa," lanjut dia.

Baca juga: Wasekjen Gerindra: Kalau Demokrat Enggak Sabar Keluar Koalisi, Silakan Tentukan Sikap

Mahkamah Konstitusi akan memutuskan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga pada Kamis (27/6/2019).

Elite Demokrat sebelumnya mengaku akan memutuskan arah koalisi setelah putusan MK.

Saat Pilpres 2019, Demokrat ikut mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga setelah gagal bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf.