Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Pastikan Tak Ada Kongres Luar Biasa Tahun Ini

Kompas.com - 20/06/2019, 19:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan memastikan partainya tak akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) sebagaimana yang diusulkan sejumlah senior partai.

"Di Partai Demokrat kami mempunyai sikap siklus lima tahunan yang tertib. Oeh karena itu kami pastikan tidak ada Kongres Luar Biasa," ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Ia mengatakan, tak ada alasan kuat bagi Demokrat untuk melangsungkan KLB tahun ini. Karena itu, Hinca mengatakan Kongres Partai Demokrat akan tetap berlangsung pada 2020.

Baca juga: Demokrat Tolak Usul KLB untuk Gantikan SBY sebagai Ketum

Saat ditanya soal penyikapan partai terhadap adanya kader yang mewacanakan agar segera digelar KLB, Hinca menjawab DPP Demokrat menghormati usulan tersebut.

Namun, Hinca mengatakan bentuk penghormatannya bukan dengan melaksanakan KLB, tetapi mempersilakan para senior partai tersebut untuk menyampaikan pendapatnya.

"Kami hormati saja dan toh hari-hari ini juga sudah selesai. Karena baik dari DPD maupun dari DPC juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada Kongres Luar Biasa itu," papar Hinca.

"Kalau diskusi atau gagasan seperti itu kan ruang demokrasi itu kan biasa saja. Tapi kami tegaskan sekali lagi tidak ada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat dalam waktu dekat ini," lanjut dia.

Sejumlah pendiri dan senior Partai Demokrat membentuk presidium gerakan moral penyelamatan partai berlambang mercy itu. Mereka mendorong Demokrat segera menggelar KLB untuk memilih ketua umum.

Baca juga: Demokrat NTB Tolak Usulan Kongres Luar Biasa

Salah satu inisiator gerakan ini, Max Sopacua, menjelaskan bahwa para senior prihatin dengan perolehan suara Partai Demokrat yang anjlok ke angka 7,7 persen pada pemilu legislatif 2019. Padahal, pada pemilu 2014 lalu perolehan suara Demokrat mencapai 10,9 persen.

"Terkait kondisi ini, diperlukan adanya introspeksi dan evaluasi menyeluruh untuk kemudian bersama seluruh potensi dan kader guna membangkitkan semangat dan mengembalikan marwah serta kejayaan Partai Demokrat," kata Max dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Kompas TV Wacana pembubaran koalisi parpol pendukung dua kubu di Pilpres 2019, yaitu koalisi Joko Widodo dan koalisi Prabowo Subianto dinilai tak relevan di tengah masih bergulirnya proses gugatan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi. Lalu, bagaimana status kedua koalisi ini ke depannya? Apakah bisa bubar atau terus bersatu di mana yang satu mengawal pemerintahan dan koalisi lain menjadi oposisi? Simak dialognya dengan politisi senior Partai Demokrat, <strong>Ahmad Mubarok</strong> dan juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, serta Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bara Hasibuan. #KoalisiPartai #Jokowi #Prabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com