Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan Tegaskan Tak Ada Lagi 01 dan 02 di Depan Purnawirawan

Kompas.com - 19/06/2019, 13:55 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan pasca-pemilu 2019 tidak ada lagi masyarakat yang terpolarisasi dalam mendukung pasangan capres-cawapres 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ryamizard menegaskan hal itu di hadapan Purnawirawan TNI dan prajurit TNI dalam acara Halal bihalal yang digelar oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (19/6/2019).

Menurut Ryamizard, pasca-Pemilu ini TNI dan Purnawirawan TNI harus berdiri di atas semua anak bangsa.

"Saya harapkan tak ada lagi yang namanya 01 ataupun 02 karena kita semua adalah bangsa Indonesia," kata Menhan seperti dikutip Antara.

Baca juga: Menhan Prihatin Ada Prajurit TNI Terpapar Radikalisme

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini mengajak semua komponen bangsa, termasuk TNI untuk menjaga persatuan bangsa.

"Ini juga termasuk tugas pokok TNI, termasuk juga purnawirawan. Kenapa? Karena purnawirawan ini tak pernah dicabut sumpah prajurit dan Sapta Marga. Tetap melekat sampai mati," tegas Ryamizard Ryacudu.

Dalam konstelasi politik di pemilu presiden, sejumlah purnawirawan TNI mendukung salah satu pasangan capres-cawapres.

Baca juga: Menhan: Kapolri Jangan Merasa Tak Nyaman Memproses Purnawirawan TNI

Seperti halnya mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo yang mendukung kubu Prabowo-Sandi dan mantan Kepala BIN Jenderal TNI Purn AM Hendropriyono yang mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Hadir dalam acara itu, Wakil presiden RI ke-6, Try Sutrisno, mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono, KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, dan KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna.

Selain itu, juga hadir Ketua Umum PPAU Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto, Ketua Umum PPAL Laksamana TNI Purn Ade Supandi, perwakilan PPAD, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan perwakilan Pepabri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com