KPK Minta Sjamsul Nursalim dan Istri Menyerahkan Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap pembelaan diri dari Sjamsul Nursalim lewat kuasa hukumnya, Maqdir Ismail, lebih baik diikuti dengan memenuhi panggilan KPK.

Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjiu Nursalim, telah ditetapkan tersangka oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Semenjak menjadi saksi hingga kini, Sjamsul dan istri tak pernah memenuhi panggilan. DIketahui keduanya kini berada di Singapura.

"Jika pihak SJN dan ITN ingin membela diri dalam perkara ini, akan lebih baik hadir memenuhi panggilan KPK atau kami menyarankan untuk menyerahkan diri karena saat ini statusnya tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Selasa (11/6/2019).

KPK, lanjut Febri, menyarankan agar Sjamsul dan Itjih menyerahkan diri ke KPK. Sebab, saat ini status keduanya sudah sebagai tersangka.

Baca juga: KPK Tetapkan Sjamsul Nursalim Tersangka Kasus BLBI

Menurut dia, KPK akan menghargai Sjamsul dan istrinya jika bersikap kooperatif. Adapun KPK juga telah memberikan ruang yang cukup kepada keduanya untuk menyampaikan keberatan atau bantahan pada tahap penyelidikan.

"KPK justru telah memberikan ruang yang cukup sejak tahap penyelidikan pada SJN dan ITN. Namun, hal tersebut tidak pernah digunakan," ungkapnya kemudian.

Selain itu, seperti diungkapkan Febri, KPK memandang tak terdapat hal yang baru dari penjelasan yang disampaikan Maqdir. KPK juga belum menerima pemberitahuan resmi dari Maqdir bahwa dirinya telah menerima surat kuasa khusus dari Sjamsul dan Itjih dalam penyidikan kasus BLBI.

Baca juga: Pengacara Nilai Tak Masuk Akal Penetapan Tersangka Sjamsul Nursalim oleh KPK

Sebelumnya, Maqdir menilai keputusan KPK yang menetapkan Sjamsul dan Itjih sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) janggal. Selain itu, Maqdir juga menganggap penetapan status tersangka itu tak masuk akal.

Maqdir mengingatkan, pada tahun 1998, pemerintah dan Sjamsul Nursalim telah menandatangani perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA atau Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham-PKPS) atas seluruh kewajiban BLBI yang diterima Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Sjamsul ketika itu adalah pemegang saham pengendali BDNI.

"Dan di tahun 1999, perjanjian MSAA itu telah terpenuhi (closing) yang disahkan dengan penerbitan Surat Release and Discharge (R & D, pembebasan dan pelepasan) serta dikukuhkan dengan Akta Notaris Letter of Statement. R & D dan Akta Letter of Statement itu pada intinya menyatakan bahwa seluruh kewajiban Sjamsul telah terselesaikan, serta membebaskan dan melepaskan dirinya dan afiliasinya dari segala tindakan hukum yang mungkin ada sehubungan dengan BLBI dan hal terkait lainnya," kata Maqdir saat dikonfirmasi, Senin (10/6/2019).

Seperti diketahui, KPK menetapkan obligor Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka. Keduanya menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

"Setelah melakukan proses penyelidikan dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka KPK membuka penyidikan baru terhadap pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Senin (10/6/2019).

Menurut Saut, penetapan tersangka pasangan suami istri yang telah menetap di Singapura ini berdasarkan hasil pengembangan perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung. Perbuatan Syafruddin diduga telah memperkaya Sjamsul dan Itjih sebanyak Rp 4,58 triliun.