Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Sebut Ada Potensi Longsor dan Banjir di Awal Juni

Kompas.com - 01/06/2019, 08:06 WIB
Christoforus Ristianto,
Rachmawati

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi adanya potensi bencana pada awal Juni terkait hidrometeorologi longsor atau banjir, karena sebagian besar wilayah di Indonesia masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi.

"Di awal Juni ini, ada 21 persen wilayah yang baru ke arah kemarau dan sekitar 79 persen masih ada yang berpotensi hujan. Hujan ini berpotensi menimbulkan tanah longsor dan banjir," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Wisnu Widjaja, dalam konferensi persnya di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Jumat (31/5/2019).

Baca juga: Dirawat Saat Musim Mudik, Sutopo BNPB Unggah Video dan Kata-kata Haru Ini...

Wisnu tak secara detail menyebut wilayah yang berpotensi hujan. Ia hanya menyebut beberapa titik seperti Jawa Barat bagian barat dan Sumatera bagian tengah.

"Kalimantan, Sulawesi, dan Papua masih ada potensi terjadinya hujan dan longsor," ucapnya.

Selain bencana longsor dan banjir, Wisnu mengingatkan pemudik untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi bencana gunung api, walaupu gunung-gunung berapi kini sudah tidak berstatus awas.

"Walaupun tidak dalam posisi awas, kita tidak boleh masuk ke radius yang sudah ditetapkan badan geologi, seperti Gunung Agung. Itu 4 kilometer jangan masuk sana," ujarnya.

Baca juga: BNPB: 1.901 Bencana Terjadi dari Januari-Mei 2019

Bagi pemudik yang memang berlibur ke kawasan gunung berapi, ia menyarankan untuk mengetahui betul wilayah dan kondisi gunung.

Ia juga mengingatkan pemudik yang juga berlibur ke tempat wisata untuk tetap awas terhadap potensi bencana lain, seperti gempa bumi dan tsunami.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com