Calon Hakim Sepi Pendaftar karena Sering Ditolak DPR, Ini Tanggapan KY

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari mengakui proses rekrutmen hakim sering terganjal dengan persetujuan Komisi III DPR. Namun, Aidul optimis seleksi yang dilakukan KY akan meloloskan calon hakim yang disetujui DPR.

"Terkait DPR memang tidak sepenuhnya kewenangan kami. Tetapi kami akan berusaha usulkan calon agar bisa memenuhi kualifikasi yang diinginkan DPR," ujar Aidul dalam konferensi pers di Gedung KY Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Menurut Aidul, proses penilaian dan seleksi calon hakim di DPR memang berbeda dengan yang dilakukan KY. DPR lebih melakukan penilaian secara politik. Sementara KY melakukan penilaian secara kompetensi dan integritas calon hakim.

Meski demikian, menurut Aidul, KY akan secara aktif melakukan penjaringan atau penjemputan calon-calon yang dianggap berpotensi mengikuti proses seleksi hakim. Diharapkan, proses seleksi kali ini lebih banyak pendaftar dari periode sebelumnya.

"Tetapi kami yakin para hakim yang akan mendaftar melihat proses terbuka yang fair, meski keputusan politis ada pada DPR," kata Aidul.

Baca juga: KY Buka Pendaftaran 11 Calon Hakim Agung dan 9 Calon Hakim Ad Hoc

Saat ini, KY membuka penerimaan 11 calon hakim agung dan 9 calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Hakim ad hoc terdiri dari 3 hakim tindak pidana korupsi dan 6 hakim hubungan industrial.

Sebelumnya, Komisi III DPR memutuskan untuk menolak seluruh calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial. Keputusan ini dibuat setelah Komisi III melakukan uji kompetensi dan kelayakan terhadap empat calon hakim agung.

"Tujuh fraksi menolak seluruhnya, satu fraksi menerima seluruhnya, dua fraksi menerima satu orang. Karena itu, apabila tidak sependapat, diambil dengan suara terbanyak. Suara terbanyak tujuh fraksi menolak seluruhnya," ujar Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Adapun, para calon hakim agung yang diajukan KY adalah Cholidul Azhar dari kamar agama, Sartono dari kamar tata usaha negara, Matheus Samiaji, dan Ridwan Mansyur dari kamar perdata.