Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Tak Ingin Kerusuhan 22 Mei Terulang Lagi

Kompas.com - 27/05/2019, 18:49 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam berharap aksi kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 21-22 Mei 2019, tak terulang lagi.

Oleh karena itu, Anam menegaskan pentingnya penanganan dan evaluasi bersama atas peristiwa kerusuhan tersebut.

"Kami berharap supaya kita menemukan sesuatu yang komprehensif tidak hanya bentuk kekerasan tanggal 21 dan 22, tapi termasuk di dalamnya soal kebijakan. Jadi ada pencegahan agar tidak terulang kembali," kata Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Baca juga: Ini Tiga Kelompok Penunggang Gelap Aksi 22 Mei yang Berhasil Diungkap Polri

Menurut dia, evaluasi atas peristiwa itu salah satunya menyangkut sejumlah kebijakan seperti perbaikan penyelenggaraan pemilu hingga penanganan kerusuhan oleh aparat.

"Perlu perbaikan kebijakan agar kebijakan yang buruk tidak digunakan kembali. Kalau misalnya kebijakan buruk seperti dalam laporan kami, soal penyelenggaraan pemilu memang ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dalam konteks kekerasan ada perilaku yang kasat mata dilihat ada korban," kata dia.

Ia juga menekankan, pada dasarnya siapa saja yang terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum saat kerusuhan, patut ditindak tegas.

"Siapa pun yang menggunakan kekerasan ya harus ditindak. Siapa pun yang menggunakan ujaran kebencian untuk melakukan provokasi juga harus ditindak, tapi juga misalnya siapa pun yang menggunakan kewenangan secara berlebihan juga harus ditindak," kata dia.

Baca juga: Menurut Menlu, seperti Ini Internasional Memandang Rusuh 22 Mei

Komnas HAM saat ini sedang membentuk tim dengan mengajak sejumlah tokoh yang memiliki kapabilitas, baik di bidang HAM, keagamaan hingga hoaks dan ujaran kebencian.

Hal ini dinilainya untuk mendapatkan pemahaman utuh terkait aksi kerusuhan dan menyusun langkah strategis guna mencegah aksi itu terulang.

"Kenapa kami akan mengajak ahli? Karena kami ingin mengangkat isu ini menjadi isu yang tidak hanya untuk saat ini diselesaikan, tapi juga menerobos pada relung-relung perbaikan yang sangat signifikan. Kami ingin melihat konteks yang luas," kata dia.

Baca juga: Usai Kerusuhan 22 Mei, Pemerintah Blokir 2.184 Akun Penyebar Hoaks

Anam juga mempersilakan instansi terkait, masyarakat sipil hingga keluarga korban untuk memberikan informasi-informasi valid terkait kerusuhan tersebut.

"Nah kami berharap dengan kerja sama ini kita bisa mengungkapkan secara komprehensif. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk menunjukkan ayo kita dukung upaya ini agar tidak terulang kembali," ujar Anam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com