Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Sodorkan 20 Nama Calon Menteri ke Jokowi

Kompas.com - 21/05/2019, 17:44 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyodorkan 20 nama kadernya sebagai calon menteri kepada Presiden Joko Widodo.

Hal itu dilakukan saat Muhaimin diterima oleh Presiden Jokowi di Istana, Selasa (21/5/2019).

"Tadi sudah saya sebutkan 20 nama (ke Presiden). Terserah beliau," kata Muhaimin kepada wartawan usai pertemuan.

Agenda pertemuan itu sebenarnya adalah untuk mengucapkan selamat atas kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Baca juga: Cak Imin: Semoga 10 Menteri dari PKB

KPU pada Selasa dini hari tadi telah menetapkan Jokowi-Ma'ruf memenangi pilpres 2019 dengan perolehan suara mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen.

Satu per satu ketum parpol pendukung bergantian menemui Jokowi di Istana untuk menyampaikan ucapan selamat. Namun, Muhaimin mengakui, selain mengucapkan selamat, ada banyak hal yang ia bahas bersama Presiden Jokowi seperti kursi di kabinet.

Menurut dia, PKB memiliki banyak kader mumpuni yang layak untuk menjadi pembantu presiden. Namun Cak Imin membantah ia turut menyodorkan namanya sendiri sebagai calon menteri.

Baca juga: Lagi, Menteri Jokowi dari Dapil Bengkulu Gagal ke Senayan

"Kalau saya enggak. Pokonya tak sebutin ini nama-namanya, Pak.  Dipilih sendiri, dipilih monggo," kata dia.

Cak Imin menegaskan bahwa partainya sah-sah saja mengajukan nama calon menteri. Namun hak prerogatif serta keputusan akhir tetap ada di tangan Jokowi.

"Pokoknya nama saya kasih, terserah beliau," ujarnya.

Kompas TV Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto memberikan konferensi pers pasca-pengumuman Pemilu 2019. Wiranto meminta semua pihak menerima hasil rekapitulasi suara nasional untuk Pilpres 2019.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com