Ketua DPR: Pemilu Serentak Perlu Dievaluasi secara Menyeluruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menuturkam bahwa pada saatnya nanti DPR akan melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan pemilu serentak 2019.

Hal itu ia ungkapkan saat berpidato dalam Rapat Paripurna ke-16 pembukan Masa Persidangan V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

"DPR perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan pemilu serentak yang baru kita laksanakan," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, saat ini berbagai pihak menginginkan pemilu tidak lagi dilakukan secara serentak.

Baca juga: Tujuan Efisiensi dalam Pemilu Serentak Dinilai Tak Tercapai

Artinya pemilu legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden tidak lagi dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, DPR akan mengkaji kembali sistem pemilu yang lebih sesuai.

"Berbagai pandangan masyarakat yang mengingingkan pemilu mendatang dilaksanakan secara terpisah dan mengkaji kembali sistem pemilu yang lebih sesuai, kiranya perlu mendapat perhatian dari kita semua," kata Bambang.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai, perlu ada kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilu serentak yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, harus ada kajian untuk memahami tafsir kata "serentak" yang diputuskan oleh MK itu.

"Nanti akan dikaji lanjut lagi apakah putusan MK itu tafsirnya sama. Bahwa pelaksanaan pemilu serentak itu tidak disebutkan (dalam putusan) serentaknya itu tanggal, hari, jam, dan tahun yang sama," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Hal ini disampaikan Tjahjo dalam forum rapat kerja DPD RI mengenai evaluasi Pemilu 2019.

Baca juga: Mendagri: Perlu Ada Konsultasi dengan MK Mengenai Pemilu Serentak

Tjahjo mengatakan, Kemendagri ingin mengetahui apakah makna kata "serentak" bisa diartikan lain. Misalnya, pelaksanaan pemilu bisa dilakukan pada hari yang berbeda tetapi pada pekan yang sama.

"Apakah kesentakan dalam minggu yang sama? Apakah boleh dalam hari yang berbeda atau bulan yang berbeda?" ujar dia.

Oleh karena itu, Kemendagri harus berkonsultasi lebih lanjut dengan MK mengenai hal ini.

"Saya kira nanti akan perlu ada konsultasi dengan MK mengenai keserentakan itu," kata Tjahjo.