Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luruskan Informasi, Demokrat Sebut 62 Persen Bukan Angka Survei Kemenangan Prabowo

Kompas.com - 06/05/2019, 18:37 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebutkan, partainya tidak pernah membuat survei yang menyatakan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang 62 persen.

Ia mengatakan, dalam survei internal memang muncul angka 62 persen. Akan tetapi, angka itu merupakan besaran jumlah dukungan kader Partai Demokrat yang saat itu ingin berkoalisi dengan Prabowo-Sandiaga.

"Memang 62 persen kader kami menginginkan koalisi dengan Pak Prabowo dan sisanya menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi," kata Ferdinand saat ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Ferdinand mengatakan, survei tersebut dilakukan pada Agustus 2018.

Baca juga: Hubungan Demokrat dan Koalisi Prabowo-Sandiaga Pasca-Pemilu..

Survei dilakukan untuk menentukan sikap politik Partai Demokrat, apakah ingin berkoalisi dengan Prabowo Subianto atau Joko Widodo.

Hasilnya, 62 persen kader Demokrat ingin merapat ke Prabowo. Hal inilah yang mendasari dukungan Demokrat kepada paslon nomor urut 02 itu.

"Itu faktanya, bukan angka survei seolah-olah Pak Prabowo akan menang 62 persen. Itu harus diluruskan," ujar Ferdinand.

Ferdinand mengatakan, ia telah berkomunikasi dengan Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menyinggung soal "setan gundul" yang memasok kesesatan kemenangan 62 persen.

Julukan "setan gundul" ini merujuk pada pihak yang menyesatkan informasi kepada Prabowo.

Kepada Ferdinand, Andi Arief juga menyebut, sangat tidak mungkin Prabowo-Sandi menang di angka 62 persen.

Baca juga: Demokrat Ingin Selamatkan Prabowo dari Klaim Sesat Menang 62 Persen, Ini Kata BPN

"Logikanya kalau Pak Prabowo kalah di beberapa provinsi di Jawa, Jogja, Jateng dan Jatim, saya belum tahu pastinya tapi infonya seperti itu, maka akan sangat tidak mungkin Pak Prabowo menang di angka 62 persen," ujar Ferdinand.

"Karena 2009 SBY menang di Jawa saja hanya 60 persen. Menurut Andi Arief logikanya tidak masuk," lanjut dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hidayat Nur Wahid menanggapi pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief terkait klaim kemenangan Prabowo dengan perolehan suara mencapai 62 persen.

Melalui akun Twitter @AndiArief_, Andi mengungkapkan bahwa Partai Demokrat ingin menyelamatkan Prabowo dari kelompok yang menyebut angka kemenangan 62 persen.

Baca juga: Politisi PKB Sebut Peluang Demokrat Gabung ke Jokowi Sangat Terbuka

Menurut Hidayat, klaim kemenangan sebesar 62 persen justru berasal dari survei internal Partai Demokrat.

"Tentang 62 persen itu juga publik sudah membaca bahwa di internal Demokrat l, survei mereka menyebutkan bahwa Prabowo menang dengan 62 persen. Nah bagaimana itu?" ujar Hidayat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2019).

"Jadi justru publik mendapatkan bacaan berita beberapa hari lalu bahwa survei internal Demokrat, Prabowo menang 62 persen," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com