Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Adakan Rapat Evaluasi Pemilu 2019

Kompas.com - 04/05/2019, 16:32 WIB
Christoforus Ristianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. PAN mengaku prihatin pada banyaknya jumlah korban jiwa dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Rapat tersebut dihadiri Ketua Umum PAN Zulkfli Hasan, Wakil Ketua Umum Bima Arya Sugiarto, Bara Hasibuan, Mulfachri Harahap, Totok Daryanto, serta Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.

"Intinya kita membahas dan mengevaluasi hasil pemilihan legislatif (pileg) baik khususnya PAN maupun proses pelaksanaan pemilu itu sendiri," kata Eddy di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5/2019).

Eddy mengatakan, petinggi PAN lain tidak bisa menghadiri rapat terbatas tersebut. Sebab, beberapa kader masih mengawal perhitungan suara yang masih berjalan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Baca juga: Bima Arya: Setelah Pemilu 2019, PAN Akan Tentukan Arah Dukungan

Dia mengaku PAN prihatin pada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang wafat saat ini bertugas menyukseskan gelaran pesta demokrasi. Hal itu, kata Eddy, bakal dijadikan bahan evaluasi pasca pemilu.

Dalam kesempatan yang sama, Bima Arya menjelaskan Zulfikli meminta masukan dan saran soal perolehan suara caleg di semua dapil dan proses perhitungan suara. Selain itu, lanjut Bima, Zulkifli juga memint konfirmasi kenapa banyak korban meninggal.

Walikota Bogor itu menjelaskan, faktor utama anggota KPPS meninggal di Bogor adalah kelelahan. Bima juga menyampaikan persoalan lain seperti masalah logistik.

"Intinya lebih banyak menyampaikan dinamika proses perhitungan suara kader dan memberi dukungan bagi kader di daerah yang mengawal suara," pungkasnya.

Baca juga: Kata Wasekjen PAN soal Pertemuan AHY dan Jokowi

Sementara itu, jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang wafat saat ini bertugas bertambah. Lebih dari 200 orang wafat saat bertugas menyukseskan gelaran pesta demokrasi. 

"Jumlah petugas KPPS wafat 230 orang," kata Komisioner KPU Viryan Azis di Gedung KPU, Jakarta, Jumat, (26/5/2019).

Selain 230 wafat, sebanyak 1.671 petugas sakit saat menjalankan tugas. Total ada 1.901 petugas KPPS yang tertimpa musibah. 

"Kemungkinan data ini masih bisa bertambah," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com