Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Pertemuan Jokowi dan AHY Menyejukkan

Kompas.com - 03/05/2019, 09:59 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera menanggapi positif pertemuan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/5/2019) kemarin.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera melihat pertemuan tersebut tidak lebih sebagai silaturahim.

Ia tidak melihat pertemuan itu sebagai upaya Partai Demokrat untuk keluar dari koalisi Prabowo-Sandi dan menyeberang ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.

"Hanya silaturahim antara elite politik, itu baik," ujar Mardani kepada Kompas.com, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: AHY Pakai Mobil Berpelat B 2024 AHY ke Istana, Apa Maknanya?

Menurut Mardani, silaturahim itu sangat positif karena terjadi pascapemungutan suara di pemilu 2019. Apalagi, Jokowi dan AHY berada di kubu yang berbeda dalam pilpres.

"Pertemuan itu menyejukkan dan membuat rakyat bahagia," kata Mardani.

Mardani mengaku sepakat dengan pesan yang disampaikan AHY usai bertemu Jokowi. AHY mengimbau semua pihak untuk menunggu pengumuman resmi KPU pada 22 Mei 2019, terkait pemenang pilpres 2019.

Baca juga: Jokowi: Terima Kasih, Mas AHY...

"Kita setuju menunggu KPU. Tapi KPU mesti betul-betul menjaga kepercayaan publik ini," ucap Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini.

AHY mengaku kedatangannya ke Istana atas undangan dari Presiden Jokowi. Keduanya berbincang empat mata selama sekitar 30 menit.

Usai pertemuan, AHY memberi keterangan pers kepada media tanpa didampingi Jokowi. Ia menegaskan bahwa pertemuannya dengan Jokowi hanya silaturahim pascapilpres.

Baca juga: AHY: Mudah-mudahan 22 Mei, Kita Menerima Apa Pun Hasil KPU...

Usai pertemuan itu, AHY juga mengajak semua pihak untuk menunggu pengumuman resmi pemenang pilpres oleh KPU yang baru akan dilakukan pada 22 Mei.

"Sikap terbaik bagi kita adalah menunggu sampai dengan perhitungan terakhir yang nanti akan diumumkan secara resmi oleh KPU, penyelenggara Pemilu, yang kita harapkan benar-benar bisa menjalankan tugasnya hari ini yang berat," ujar AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com