Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Novel Siap Dibawa ke Ranah Internasional dan Tanggapan Istana...

Kompas.com - 27/04/2019, 13:05 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kasus penyerangan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akan dibawa ke jalur internasional.

Upaya ini ditempuh setelah 2 tahun  penanganan hukum atas kasus penyiraman air keras yang dialaminya tidak mengalami perkembangan yang signifikan.

Meski berbagai upaya tampak sudah dilakukan oleh Polri, pemerintah, KPK, maupun aktivis HAM yang berteriak menuntut penuntasan kasus, namun pelaku dan otak kejahatan sama sekali belum diketahui.

Hal ini membuat organisasi HAM Amnesty International akan membawa kasus ini ke ranah global, salah satunya melalui sidang parlemen Amerika Serikat.

Baca juga: Amnesty International Siap Bawa Kasus Novel Baswedan ke Kongres Parlemen AS

Manajer Kampanye Amnesty International Puri Kencana Putri mengaku bahwa pihaknya memiliki akses kepada pengambil kebijakan di Amerika Serikat untuk menangani kasus ini dengan lebih serius.

"Kami punya akses terhadap para pengambil kebijakan di Amerika Serikat, melalui jalur kongres parlemen mengenai apa yang terjadi dalam kasus yang dihadapi oleh KPK dan Novel Baswedan di Indonesia," kata Putri pada Jumat (26/4/2019).

Upaya ini dilakukan untuk mendorong penegakan hukum dan antikorupsi di Indonesia, sebagaimana menjadi standar hukum internasional.

Secara khusus, Amnesty International berharap presiden yang akan dilantik untuk menjabat lima tahun ke depan akan memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan kasus yang telah berlarut-larut ini.

Novel berterima kasih

Atas upaya ini, Novel mengaku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Amnesty International. Ia berharap langkah ini dapat mendorong Presiden untuk segera menangani kasusnya.

Tak hanya itu, Novel mengaku selama ini banyak petugas KPK yang mengalami teror dan serangan sebagai bentuk perlawanan atas penanganan korupsi yang tengah dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu.

Langkah Amnesty International diharapkan akan menghentikan teror kepada pegawai, penyidik, dan pimpinan KPK.

"Saya berharap parlemen Amerika Serikat dan negara-negara lain yang terkait bisa membantu untuk mendesak Pemerintah Indonesia menjadikan pengungkapan serangan kepada orang-orang KPK sebagai prioritas," ujar Novel di Gedung KPK, Jumat (26/4/2019).

Baca juga: Kasusnya Dibawa ke Ranah Internasional, Ini Tanggapan Novel Baswedan

Padahal, KPK sebagai lembaga yang memerangi kasus korupsi dan harus berhadapan dengan pihak-pihak dengan kekuatan besar, harus dipastikan mendapat perlindungan dan jaminan keamanan.

Hal itu agar tidak ada rasa gentar di benak para pegawainya dalam bekerja memberantas korupsi.

"Saya berharap parlemen Amerika Serikat dan negara-negara lain yang terkait bisa membantu untuk mendesak Pemerintah Indonesia menjadikan pengungkapan serangan kepada orang-orang KPK sebagai prioritas," kata Novel.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com