Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Nilai Tak Perlu Utusan untuk Pertemukan Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 25/04/2019, 22:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat, tidak diperlukan utusan khusus untuk mewujudkan pertemuan dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Tidak diperlukan utusan-utusan khusus karena pertemuan ini membahas bangsa dan negara," ujar Hasto saat dijumpai di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Sekalipun diperlukan utusan, lanjut Hasto, harusnya diserahkan kepada orang yang juga mempunyai mandat dari partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Sandiaga Harap Pertemuan Jokowi dan Prabowo Tanpa Perantara

"Harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki mandat dari partai politik maupun juga karena alasan kepemimpinannya," lanjut dia.

Soal upaya Jokowi untuk bertemu Prabowo, Hasto menilai, itu adalah karakter kepemimpinan Jokowi yang mengedepankan politik merangkul, bukan menjauhkan.

"Sebab, begitu Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf terpilih, mereka akan menjadi pemimpin dan wakil seluruh rakyat Indonesia, bukan golongan tertentu," ujar Hasto.

Diberitakan, Jokowi mengaku, mengutus seseorang untuk bertemu dengan Prabowo. Selain menyampaikan beberapa pesan khusus, utusan itu juga akan merencanakan pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo.

Baca juga: TKN: Perantara Hanya Teknis, Pertemuan Jokowi dan Prabowo Tetap Perlu Dilaksanakan

Belakangan, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku, jadi utusan Jokowi itu. Ia telah menghubungi Prabowo melalui saluran telepon.

Pertemuannya dengan Prabowo sedianya dilaksanakan Minggu 21 April 2019. Namun, atas alasan Prabowo mengalami flu, pertemuan Luhut dengan Prabowo pun tertunda.

Kendati demikian, Luhut menegaskan, Prabowo sudah menyatakan komitmennya soal rencana pertemuan dengan Jokowi itu.

Calon wakil presiden Sandiaga Uno pun mendukung pertemuan Jokowi dan Prabowo.

Tetapi, menurut Sandiaga, pertemuan tersebut akan lebih baik jika dilakukan tanpa perantara.

"Saya yakin di tingkat pimpinan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu alhamdulillah, kalau bisa dilaksanakan akan sangat baik dan tanpa perantara menurut saya, karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah dua capresnya," kata Sandiaga saat ditemui di Masjid Jami' At-Taqwa Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Kompas TV Di saat seruan agar dilakukan rekonsiliasi pasca pemungutan suara Pemilu 2019 kemarin Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Joko Widodo, Zulkifli Hasan pun tercatat sebagai ketua umum parpol oposisi pertama yang bertemu dengan Jokowi. Ketua umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan kemarin bertemu dengan Presiden Joko Widodo pasca-pelaksanaan Pemilu 2019 sejumlah kader PAN mengasumsikan pertemuan itu sebagai pertanda PAN akan mempertimbangan sikap politiknya pasca-pemilu 2019 sikap politik seperti apa yang dimaksud? Untuk menjawabnya terhubung melalui sambungan skype dari Malang, Jawa Timur Wakil Ketua Umum DPP PAN Totok Daryanto. #PAN #Pemilu #ZulkifliHasan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com