Gubernur: Harga BBM di Maluku Lebih Mahal daripada di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Maluku Murad Ismail bertekad untuk menjadikan wilayahnya sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Ia menyebut bahwa Maluku saat ini menjadi provinsi yang paling tertinggal, bahkan kalah dari Papua.

"Itu mimpi kami berdua untuk Maluku sejajar dengan provinsi-provinsi lain. Maluku selama ini tertinggal jauh sekali dari Papua, dari mana-mana. Ini kita akan kembalikan agar sejajar dengan provinsi-provinsi lain," kata Murad usai dilantik sebagai Gubernur Maluku 2019-2024 oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Ia mencontohkan mengenai harga bahan bakar minyak. Murad mengatakan, selama pemerintahan Jokowi sudah ada upaya untuk menjadikan harga minyak di wilayah terpencil sama dengan di Ibu Kota Jakarta. Namun, ia menyebut hal itu belum dirasakan oleh masyarakat Maluku.

Baca juga: Gubernur Murad: Saya Sudah Ketemu Jokowi, Orang Maluku Akan Jadi Menteri

"Lihat di Papua saja, Pak jokowi mengatakan harga minyak di Papua sudah sama di Jakarta. Ini di Maluku orang tidak pernah tahu Maluku punya pulau ini 1.340 pulau. Ini minyaknya lebih mahal dibanding Papua. Ini orang belum tahu. Ini kita bongkar pelan-pelan," kata dia.

Selain itu, ia menyebut masih banyak masalah lain di Maluku seperti kemiskinan, pengangguran, pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.

Murad menyebut masalah-masalah ini lah yang membuatnya pensiun dini dari Polri dan melepas jabatan Komandan Korps Brimob. Ia maju dalam Pilgub Maluku 2018 dan mengalahkan petahana.

"Saya masih dua tahun lagi (pensiun), saya sudah mundur," kata Murad.

Murad mengatakan, salah satu langkah awal yang ia lakukan adalah dengan melakukan moratorium atau penghentian sementara terhadap semua investasi yang ada di Maluku. Ini khususnya dilakukan pada investasi yang berkaitan dengan pertambangan dan eksplorasi sumber daya alam.

Baca juga: Dilantik Presiden, Murad-Barnabas Resmi Jabat Gubernur dan Wagub Maluku

"Banyak sekali investor yang di Maluku, tapi di bawah tangan dan tertutup. Ini yang akan saya buka. Dan begitu saya dengan beliau ini dilantik semua investor masalah pertambangan ataupun kita harus bikin terbuka atau transparan. Dan sekarang kita moratorium dulu. Semua investor di Maluku kita moratorium," kata Murad.

"Kita lihat lagi kira-kira dia berguna enggak buat masyarakat sana, itu pertama. Yang kedua dia berguna enggak untuk provinsi dan kabupaten dia ada disitu. Karena kalau dia ambil kita punya semua kekayaan alam, kita dapat apa," tambahnya.