Salin Artikel

Gubernur: Harga BBM di Maluku Lebih Mahal daripada di Papua

"Itu mimpi kami berdua untuk Maluku sejajar dengan provinsi-provinsi lain. Maluku selama ini tertinggal jauh sekali dari Papua, dari mana-mana. Ini kita akan kembalikan agar sejajar dengan provinsi-provinsi lain," kata Murad usai dilantik sebagai Gubernur Maluku 2019-2024 oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Ia mencontohkan mengenai harga bahan bakar minyak. Murad mengatakan, selama pemerintahan Jokowi sudah ada upaya untuk menjadikan harga minyak di wilayah terpencil sama dengan di Ibu Kota Jakarta. Namun, ia menyebut hal itu belum dirasakan oleh masyarakat Maluku.

"Lihat di Papua saja, Pak jokowi mengatakan harga minyak di Papua sudah sama di Jakarta. Ini di Maluku orang tidak pernah tahu Maluku punya pulau ini 1.340 pulau. Ini minyaknya lebih mahal dibanding Papua. Ini orang belum tahu. Ini kita bongkar pelan-pelan," kata dia.

Selain itu, ia menyebut masih banyak masalah lain di Maluku seperti kemiskinan, pengangguran, pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.

Murad menyebut masalah-masalah ini lah yang membuatnya pensiun dini dari Polri dan melepas jabatan Komandan Korps Brimob. Ia maju dalam Pilgub Maluku 2018 dan mengalahkan petahana.

"Saya masih dua tahun lagi (pensiun), saya sudah mundur," kata Murad.

Murad mengatakan, salah satu langkah awal yang ia lakukan adalah dengan melakukan moratorium atau penghentian sementara terhadap semua investasi yang ada di Maluku. Ini khususnya dilakukan pada investasi yang berkaitan dengan pertambangan dan eksplorasi sumber daya alam.

"Banyak sekali investor yang di Maluku, tapi di bawah tangan dan tertutup. Ini yang akan saya buka. Dan begitu saya dengan beliau ini dilantik semua investor masalah pertambangan ataupun kita harus bikin terbuka atau transparan. Dan sekarang kita moratorium dulu. Semua investor di Maluku kita moratorium," kata Murad.

"Kita lihat lagi kira-kira dia berguna enggak buat masyarakat sana, itu pertama. Yang kedua dia berguna enggak untuk provinsi dan kabupaten dia ada disitu. Karena kalau dia ambil kita punya semua kekayaan alam, kita dapat apa," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/24/16151861/gubernur-harga-bbm-di-maluku-lebih-mahal-daripada-di-papua

Terkini Lainnya

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke