Dilantik Presiden, Murad-Barnabas Resmi Jabat Gubernur dan Wagub Maluku

Kompas.com - 24/04/2019, 14:30 WIB
Irjen Pol Murad Ismail saat memberikan keterangan kepada waratwan di Ambon, Kamis (21/12/2017). KOMPAS.com/Rahmat Rahman PattyIrjen Pol Murad Ismail saat memberikan keterangan kepada waratwan di Ambon, Kamis (21/12/2017).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik gubernur dan wakil gubernur Maluku hasil pemilihan gubernur 2018, Murad Ismail dan Barnabas Orno.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang.

Prosesi pelantikan diawali dengan penyerahan petikan surat keputusan presiden oleh Presiden kepada Murad-Barnabas.

Penyerahan surat keputusan ini dilaksanakan di Ruang Kredensial, Istana Merdeka.

Setelah itu, Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Murad-Barnabas berjalan bersama-sama dari Istana Merdeka menuju ke Istana Negara.

Sejumlah pasukan kirab lengkap dengan alat musik mengiringi perjalanan rombongan.

Prosesi pelantikan di Istana Negara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat Keputusan Presiden Nomor 189/P tahun 2019.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan. Presiden Jokowi yang memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan ini.

Selanjutnya, Murad-Barnabas menandatangani berita acara pelantikan.

Sebagai acara penutup, Presiden serta seluruh tamu undangan memberikan ucapan selamat kepada Murad-Barnabas.

Turut hadir Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan sejumlah menteri kabinet kerja.

Murad merupakan mantan Komandan Korps Brimob Polri. Dia terpilih sebagai Gubernur Maluku lewat Pilgub Maluku 2018 lalu.

Murad-Barnabas unggul dari pasangan petahana Said Assagaff-Anderias Rentanubun, dan pasangan Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

"Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

Nasional
Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Nasional
Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Nasional
Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Nasional
Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Nasional
KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

Nasional
Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Nasional
Pertumbuhan Ekonomi Minus, Jokowi Sebut Sektor Pariwisata dan Penerbangan Paling Terdampak

Pertumbuhan Ekonomi Minus, Jokowi Sebut Sektor Pariwisata dan Penerbangan Paling Terdampak

Nasional
Merasa Dihina, Jonatan Bunuh Majikan di Malaysia dan Terancam Hukuman Mati

Merasa Dihina, Jonatan Bunuh Majikan di Malaysia dan Terancam Hukuman Mati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X