Dilantik Presiden, Murad-Barnabas Resmi Jabat Gubernur dan Wagub Maluku

Kompas.com - 24/04/2019, 14:30 WIB
Irjen Pol Murad Ismail saat memberikan keterangan kepada waratwan di Ambon, Kamis (21/12/2017). KOMPAS.com/Rahmat Rahman PattyIrjen Pol Murad Ismail saat memberikan keterangan kepada waratwan di Ambon, Kamis (21/12/2017).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik gubernur dan wakil gubernur Maluku hasil pemilihan gubernur 2018, Murad Ismail dan Barnabas Orno.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang.

Prosesi pelantikan diawali dengan penyerahan petikan surat keputusan presiden oleh Presiden kepada Murad-Barnabas.

Penyerahan surat keputusan ini dilaksanakan di Ruang Kredensial, Istana Merdeka.

Setelah itu, Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Murad-Barnabas berjalan bersama-sama dari Istana Merdeka menuju ke Istana Negara.

Sejumlah pasukan kirab lengkap dengan alat musik mengiringi perjalanan rombongan.

Prosesi pelantikan di Istana Negara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat Keputusan Presiden Nomor 189/P tahun 2019.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan. Presiden Jokowi yang memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan ini.

Selanjutnya, Murad-Barnabas menandatangani berita acara pelantikan.

Sebagai acara penutup, Presiden serta seluruh tamu undangan memberikan ucapan selamat kepada Murad-Barnabas.

Turut hadir Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan sejumlah menteri kabinet kerja.

Murad merupakan mantan Komandan Korps Brimob Polri. Dia terpilih sebagai Gubernur Maluku lewat Pilgub Maluku 2018 lalu.

Murad-Barnabas unggul dari pasangan petahana Said Assagaff-Anderias Rentanubun, dan pasangan Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X