Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Menakhodai Indonesia Tidak Mudah, Butuh Pengalaman

Kompas.com - 13/04/2019, 17:18 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang berpengalaman dalam pemilihan presiden 17 April 2019 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri kampanye akbar bertajuk "Konser Putih Bersatu" di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

"Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menakhodai kapal besar seperti negara kita ini yang penduduknya sudah mencapai 269 juta orang tidaklah mudah, membutuhkan pengalaman. Betul?" kata Jokowi kepada para pendukungnya yang memenuhi stadion GBK.

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Kita Merasa Lemah karena Ini Bangsa Besar!

Capres petahana ini justru menekankan bahwa dirinya memiliki segudang pengalaman yang bisa membantunya dalam menakhodai Indonesia jika kembali terpilih.

Jokowi memulai kariernya sebagai Wali Kota Solo dua periode. Pada periode keduanya sebagai wali kota, ia lalu terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Belum selesai memimpin Ibu Kota, Jokowi terpilih sebagai Presiden pada 2014.

Baca juga: Jokowi Diberikan Sorban dari Mbah Moen dan Tasbih dari Habib Luthfi

"Pengalaman seperti ini sangat perlu dalam rangka menakhodai negara sebesar Indonesia. Itulah yang dinamakan rekam jejak," kata Jokowi.

"Orang harus melihat rekam jejak seperti apa, prestasi seperti apa," sambung Jokowi disambut riuh tepuk tangan dari ratusan ribu pendukungnya yang hadir.

Kompas TV Panjangnya masa kampanye pemilu presiden 2019 yang berlangsung hampir 7 bulan sejak 23 September 2018, telah menyedot perhatian dan menguras energi rakyat. Sabtu, 13 April 2019, memasuki masa akhir kampanye, dan ditandai dengan digelarnya debat kelima Pilpres 2019.<br /> <br /> Debat kelima ini akan kembali mempertemukan capres-cawapres pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma&#39;ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta industri dan perdagangan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com