Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Nilai Wacana Prabowo soal Uang Pensiun untuk Koruptor Keliru

Kompas.com - 10/04/2019, 19:21 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menilai, pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengenai uang pensiun untuk koruptor adalah konsep yang keliru.

Ia mengatakan, ketika koruptor diberikan uang pensiun sama saja membiarkan korupsi terus terjadi.

"Karena ketika ada insentif yang diberikan kepada koruptor itu sama saja membiarkan korupsi itu terjadi. Jadi pernyataan Prabowo itu sangat keliru dalam konteks pandangan pemberantasan korupsi," kata Wana saat ditemui wartawan di Kantor ICW, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Baca juga: Prabowo Ingin Ada Uang Pensiun untuk Koruptor, TKN Nilai Kontraproduktif

Wana mengatakan, pernyataan Prabowo bertolak belakang dari konsep korupsi.

"Ya konsep korupsi kan mencuri uang negara yang berkaitan ekonomi," ujar dia.

Sebelumnya, saat berpidato dalam kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Minggu (7/4/2019), Prabowo melontarkan wacana pemberian uang pensiun untuk bekas koruptor.

Baca juga: Prabowo: Hai Para Koruptor, Kau Akan Kita Sadarkan...

"Kita akan panggil koruptor-koruptor itu. Kita akan minta mereka tobat dan sadar. Kembalikanlah uang-uang yang kau curi. Ya bolehlah kita sisihkan sedikit. Boleh enggak? Ya untuk dia pensiun," kata Prabowo kepada para pendukungnya seperti dikutip Kompas TV.

"Berapa? Kita tinggalin berapa? 5 persen? 5 persen? 3 persen? Enggak boleh? Kalau mereka tobat, kita terima kembali sebagai saudara kita, betul?" kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com