Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPN Nilai Keunggulan Jokowi di Hasil Survei Tak Sesuai Kenyataan di Lapangan

Kompas.com - 10/04/2019, 15:07 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sugiono, berpandangan hasil survei dari sejumlah lembaga survei yang dirilis tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Sugiono menuturkan, beberapa hasil survei menyatakan elektabilitas pasangan Prabowo-Sandiaga masih berada di bawah paslon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal itu dinilainya kontradiktif dengan militansi masyarakat di lapangan terhadap Prabowo-Sandiaga.

Militansi tersebut terlihat dari antusiasme masyarakat saat menyambut paslon tersebut dan bahkan menyumbangkan uangnya untuk dana kampanye.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Survei Internal BPN Hiburan untuk Prabowo

"Sesuatu hal yang menurut kami tidak tercermin dari apa yang kita lihat di lapangan, dari apa yang kita saksikan di kampanye-kampanye Prabowo-Sandiaga," kata Sugiono saat konferensi pers di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019).

Sugiono pun mempertanyakan keunggulan Jokowi-Ma'ruf di survei karena dianggapnya tidak sejalan dengan fakta di lapangan.

Menurut Sugiono, paslon tersebut kerap kesulitan mengumpulkan massa ketika mereka berkampanye.

"Yang ingin saya sampaikan, apakah masuk akal jika seorang petahana kesulitan memenuhi tempat-tempat kampanye namun di survei dikatakan dia leading. Saya kira ini agak bertentangan dengan logika," ujarnya.

Ia pun mengungkapkan beberapa hasil survei yang dinilainya obyektif. Dalam survei-survei tersebut, Prabowo-Sandiaga unggul dibanding Jokowi-Ma'ruf.

Sugiono menyebutkan soal survei Rumah Demokrasi, pada 19 Februari-1 Maret. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo-Sandiaga sebesar 45,45 persen, sementara Jokowi-Ma'ruf sebesar 40,3 persen, dan yang belum memilih sebanyak 14,25 persen.

Ia juga menyinggung survei yang dilakukan New Indonesia pada 10-21 Maret 2019. Prabowo-Sandiaga memperoleh 51,8 persen, Jokowi-Ma'ruf 44,2 persen, dan yang belum memilih 4 persen.

Sugiono juga mengungkapkan hasil survei Bimata Politica. Pada periode 23-29 Maret, elektabilitas Prabowo-Sandiaga 55,19 persen, Jokowi-Ma'ruf 36,3 persen, dan yang belum memilih 8,51 persen.

Sebelumnya, Sugiono mengklaim massa Prabowo-Sandiaga saat kampanye lebih banyak dibanding Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Survei Internal Menangkan Prabowo, Upaya Tak Tergiring Opini hingga Dinilai Menghibur Diri

"Massa yang hadir di kampanye-kampanye Prabowo-Sandiaga itu masih jauh lebih banyak dari apa yang terjadi di kampanye-kampanye paslon 01," tutur dia.

Setelah itu, ia pun menunjukkan gambar saat Jokowi berkampanye di Solo, pada Selasa (9/4/2019).

Dalam gambar yang diambil dari atas tersebut menunjukkan bahwa tempat kampanye Jokowi masih menyisakan ruang kosong.

Kemudian, ia juga menampilkan sebuah video kampanye Jokowi di Solo tersebut. Video yang diambil dari belakang menggambarkan suasana yang tidak padat dan warga masih dapat duduk-duduk. 

Kompas TV Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai berita bohong tentang server KPU yang di-setting memenangkan salah satu pasangan calon di Pilpres 2019 bukan bagian dari BPN. BPN mendukung polisi untuk memproses secara hukum untuk menyelesaikan masalah berita bohong ini. Bahkan BPN merekomendasikan, jika perlu adanya investigasi untuk mengusut kasus ini. #ServerHoaksKPU #VideoHoaksKPU #ServerKPUDisetting
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com