Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Ma'ruf, Keliru jika Jokowi Dianggap Hanya Pentingkan Infrastruktur

Kompas.com - 08/04/2019, 20:48 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin meyakinkan masyarakat bahwa capres petahana Joko Widodo tak hanya membangun infrastruktur di periode pertama pemerintahannya.

Ma'ruf mengatakan infrastruktur menjadi perhatian utama Jokowi lantaran penting untuk menghidupkan perekonomian. Namun, di sisi lain, Ma'ruf mengatakan Jokowi juga menaruh perhatian besar pada masalah kesejahteraan masyarakat.

"Infrastruktur enggak bisa dimakan katanya. Tapi dapat untuk cari makan. Betul tidak. Kalau tidak ada jalan, bagaimana angkut makanan. Betul tidak. Bagaimana membawa makanan dari satu daerah ke daerah yang lain. Membawa hasil produksi," ujar Ma'ruf kepada para pendukungnya di acara Majelis Taklim Berselawat di Istora Senayan, Jakarta, Senin (8/4/2019).

"Untuk yang dimakan ada lagi, yang miskin-miskin. Dikasih apa? BPNT. Bantuan Pangan Non-Tunai. Ada enggak BPNT? Ada. Ada juga untuk yang miskin berobat. Betul? Dikasih Kartu Indonesia Sehat (KIS)," lanjut Ma'ruf.

Baca juga: Jokowi Senang Kubu Prabowo-Sandiaga Juga Narasikan Putihkan TPS, Ini Alasannya...

Karena itu, Ma'ruf menilai keliru bila Jokowi hanya disebut mengutamakan pembangunan infrastruktur. Sebab BPNT dan KIS telah menunjukkan besarnya perhatian Jokowi dalam menyejahterakan masyarakat.

Ma'ruf menambahkan, di era Jokowi jumlah masyarakat yang telah dibiayai pengobatannya lewat KIS sebesar 96 juta orang.

"Kalau yang mampu, bayar, iuran, tapi murah. Yang tidak mampu dibayarin. Ada 96 juta lebih yang dibayarin pemerintah. Katanya yang miskin cuma 25 juta? Kok ini 96 juta? Yang 96 juta itu ada yang miskin, ada yang sadikin, sakit sedikit jadi miskin," ujar Ma'ruf.

"Dia sebenarnya tidak miskin. Tapi kalau sakit sedikit, sakit jantung langsung miskin. Sakit paru-paru langsung miskin. Cuci darah langsung. Sekarang tidak perlu takut jadi sadikin karena ada Kartu Indonesia Sehat," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com