Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikatan Sarjana NU Menyatakan Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin

Kompas.com - 06/04/2019, 19:32 WIB
Farid Assifa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) menyatakan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum ISNU Ali Masykur Musa di sela pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ISNU, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (6/4/2019).

Ali menegaskan, seluruh kader ISNU harus memilih calon presiden yang bisa memastikan terjaganya akidah ahlussunah waljamaah, serta kebangsaan dan kinerjanya sudah teruji.

"Jadi, ISNU mengajak kaitannya dengan 17 April (Pemilu 2019), ayo memilih Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin," kata Ali.

Baca juga: Serikat Pekerja Nasional Jamin 70 Persen Anggotanya Dukung Jokowi-Maruf

Ali, yang juga mantan komisioner Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ini, memuji kinerja Presiden Jokowi dan kabinetnya yang dinilai berhasil memajukan pembangunan ekonomi Indonesia.

Pada kesempatan itu, Ali juga mengajak sarjana NU yang masuk ke ISNU, untuk mengambil peran untuk memastikan bangsa dan negara Indonesia terjaga keutuhannya.

"Kader ISNU harus menyikapi gerakan-gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila, Bhinneka Tungal Ika, NKRI dan UUD 45," kata Ali.

Terkait agenda Mukernas ISNU, Ali mengatakan, perhelatan itu bertujuan untuk melakukan konsolidasi jajaran pengurus dan anggota ISNU agar bisa memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara.

Baca juga: Eksponen Alumni HMI Deklarasi Dukung Jokowi-Maruf

Menurut dia, ISNU memiliki tanggung jawab menghadirkan para intelektual dan profesional bagi pembangunan negara.

Peran yang dimaksud pria yang akrab disapa Cak Ali ini adalah bahwa para intelektual profesional ISNU menjadi bagian dari solusi kebangsaan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial dan bidang-bidang lainnya.

“ISNU harus menjadi penggerak kemajuan bangsa, ISNU harus membesarkan Nahdlatul Ulama. Tantangannya sangat berat. membawa persenyawaan Islam Indonesia di berbagai aspek kehidupan,” kata Ali.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com